Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kuatkan Putusan PTUN Jakarta Terkait Bangunan Gedung Kedubes India

Faktor Penyebab Korupsi yang Paling Umum — Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) akhirnya menguatkan Putusan PTUN Jakarta atas Pembatalan Persetujuan Bangunan Gedung Kedutaan Besar atau Kedubes India. Credit: pexels.com/Karolina

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) akhirnya menguatkan Putusan PTUN Jakarta atas Pembatalan Persetujuan Bangunan Gedung Kedutaan Besar atau Kedubes India.

Dengan demikian, konsekuensinya Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) Kedubes India harus diulang dan dimulai dari awal tentunya dengan melibatkan warga.

"Kami telah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN Jakarta) melalui E-court tertanggal 9 Desember 2024," ujar kuasa hukum warga David Tobing di Jakarta, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Ia menjelaskan , PTTUN Jakarta dalam Amar Putusannya menyatakan pertama, telah menerima permohonan banding dari Pembanding.

Kedua, Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 93/G/2024/PTUN.JKT tanggal 29 Agustus 2024 yang dimohonkan banding.

"Ketiga, Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000. Kami dan para warga menyambut baik Putusan PTTUN Jakarta dan putusan tersebut menunjukan supremasi hukum masih tegak di Indonesia," papar David.

"Dengan telah terbitnya PTTUN Jakarta tersebut maka Putusan tersebut adalah Putusan Tingkat Akhir sebagaimana ketentuan UU Mahkamah Agung Pasal 45 A karena merupakan Putusan Pembatalan atas Keputusan Desentralisasi yang dikecualikan untuk diajukan upaya hukum kasasi," sambung dia.

Selanjutnya David selaku kuasa hukum warga meminta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk menaati Putusan PTUN Jakarta dan Putusan PTTUN Jakarta yang menyatakan PBG Kedutaan India Batal.

" Kami dan Warga meminta Pemprov Daerah Khusus Jakarta menaati putusan tersebut yang menyatakan Persetujuan Bangunan Gedung Kedutaan Besar India harus diulang dan dimulai dari awal tentunya dengan melibatkan warga," terang David.

Berdoa setelah menjalankan salat sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi, gimana ya kalau kita misalkan belum hafal doa dalam bahasa arab yang diajarkan Rasul ? Langsung saja kita simak penjelasannya dalam Ustaz Menjawab.

2 dari 2 halaman

Amar Putusan

Ilustrasi Hukum Adat — Ilustrasi hukum adat. (Image by Freepik)

Sebagaimana diketahui, sebelumnya PTUN Jakarta dalam putusan tanggal 29 Agustus 2024 membatalkan PBG Kedutaan Besar India. Adapun amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

1.Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diajukan oleh Para penggugat;

2.Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-317402-01092023-001 tanggal 1 September 2023 dengan total Luas: 24.331,96 m2, Luas Lantai: 21.179,67 m2 Luas Basemen: 3.152,29 m2 Nama Pemilik Kedutaan Besar India, terletak di Jl. Hr. Rasuna Said Kav, S-1, Kel/Desa Setiabudi Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-317402-01092023-001 tanggal 1 September 2023 dengan total Luas: 24.331,96 m2, Luas Lantai: 21.179,67 m2 Luas Basemen: 3.152,29 m2 Nama Pemilik Kedutaan Besar India, terletak di Jl. Hr. Rasuna Said Kav, S-1, Kel/Desa Setiabudi Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-317402-01092023-001 tanggal 1 September 2023 dengan total Luas: 24.331,96 m2, Luas Lantai: 21.179,67 m2 Luas Basemen: 3.152,29 m2 Nama Pemilik Kedutaan Besar India, terletak di Jl. Hr. Rasuna Said Kav, S-1, Kel/Desa Setiabudi Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.526.000.