Agung Laksono Siap Duduk Bareng JK soal Dualisme PMI

Ketegangan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI) semakin meningkat setelah diadakannya Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang diorganisir oleh dua kelompok yang berbeda.

Agung Laksono, yang mengaku sebagai calon ketua umum PMI, telah melaporkan hasil munas versinya kepada Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan.

Di sisi lain, Jusuf Kalla, yang terpilih kembali secara aklamasi, menganggap tindakan Agung Laksono itu sebagai langkah yang melanggar hukum dan bentuk pengkhianatan terhadap organisasi. Ia menuding Agung sengaja menciptakan dualisme di PMI demi kepentingan pribadi.

"Itu ilegal dan pengkhianatan. Kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan," ujar JK kepada wartawan, Senin, 9 Desember 2024.

"Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan, tetapi itu harus kita lawan," tegas Jusuf Kalla.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu juga menyatakan bahwa tindakan Agung Laksono tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib.

"Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang, itu pun sudah kita pecat karena melanggar AD/ART," ujar Jusuf Kalla.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham bicara mengenai ketegangan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dengan Jusuf Kalla. Idrus berujar, dua mantan ketua umum Partai Golkar itu tidak memberikan contoh yang baik.

"Kalau ada hal-hal seperti itu adalah sebuah dinamika, tetapi catatan kami sebagai generasi berikutnya adalah berikanlah contoh yang baik kepada generasi ini, berikan contoh yang baik," kata Idrus di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

"Nah, apakah itu contoh yang baik? Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh," ujar Idrus.

Menurut Idrus, apa yang terjadi antara Jusuf Kalla dengan Agung Laksono tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar. Mestinya, sesama kader partai tidak sampai saling menuntut secara hukum.

"Mestinya kalau sesama kader Partai Golkar, dari awal bicaralah dengan baik, jangan terjadi seperti itu. Apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum," ujar Idrus.

"Sekali lagi, cara-cara seperti ini tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar dan tidak patut dicontoh oleh generasi-generasi pelanjut Partai Golkar," tegas Idrus.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com