Prabowo Akan Beri Amnesti ke Narapidana Kasus Penghinaan Presiden

Presiden RI Prabowo tanggapi mundurnya Miftah Maulana dari jabatan Utusan Khusus Presiden (Foto: Setkab RI)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti atau pengampunan hukuman kepada sejumlah narapidana (napi). Amnesti akan diberikan salah satunya, kepada narapidana kasus penghinaan dan pelanggaran ITE kepada kepala negara.

"Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Selain itu, kata dia, amnesti akan diberikan untuk narapidana yang memiliki riwayat sakit berkepanjangan dan gangguan jiwa. Supratman menyebut total ada 1.000 narapidana kategori tersebut yang diusulkan mendapatkan amnesti.

"Ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa. Dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," jelasnya.

Supratman menyampaikan, Prabowo setuju memberikan amnesti kepada narapidana kasus yang terkait dengan Papua. Ada 18 nama narapidana kasus Papua yang akan mendapat amnesti.

"Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," ujar Supratman.

2 dari 2 halaman

Ada 44 Ribu Napi yang Diusulkan Dapat Amnesti

Tanggapi Pemberitaan Pemindahan Napi WNA, Menteri Hukum Nyatakan Masih dalam Kajian — Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. (c) Istimewa

Prabowo juga bakal memberikan amnesti untuk narapidana kasus narkotika yang direhabilitasi. Namun, pemerintah akan melakukan asesmen untuk menentukan narapidana narkotika yang mendapat amnesti.

"Dan juga yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Namun demikian jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imigrasi Permasyarakatan," tuturnya.

Menurut dia, ada 44.000 nama narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti presiden. Supratman mengatakan pemerintah akan meminta pertimbangan ke DPR, sebelum menetapkan jumlah dan nama narapidana yang mendapatkan amnesti.

"Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," pungkas Supratman.