Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dan METI Dorong Percepatan Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan, kolaborasi dan sinergitas antara Parlemen dan masyarakat profesional akan mengakselerasi terwujudnya upaya transisi energi di Indonesia.

Doktor bidang Ilmu Politik ini mengungkapkan, selama dua bulan lebih bertugas sebagai pimpinan di MPR RI, dia mengaku sudah ada 18 pertemuan yang dilakukannya dengan berbagai elemen masyarakat profesional dan pakar dari komunitas, asosiasi, termasuk juga dari kalangan akademisi.

"Dari pertemuan-pertemuan itu, ada dua hal yang menurut saya sangat mencolok. Pertama, permasalahan transisi energi menuju energi terbarukan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE), itu sesungguhnya punya permasalahan mendasar antara Development Action dengan Climate Action ," katanya, saat membuka FGD bersama Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), di Meradelima, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Kedua, kata Eddy, banyak di antara peserta yang diajak diskusi memiliki kesulitan untuk menyampaikan permasalahannya kepada pemerintah, lembaga, atau institusi terkait.

"Untuk itu, kami di MPR menawarkan kepada teman-teman yang peduli terhadap transisi energi untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat,” jelasnya.

Menurut Eddy, berdasarkan Pasal 28H UUD 1945, dia memiliki tugas untuk memberikan dan menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat. Sehingga, dia akan menjadi jembatan dalam menyalurkan aspirasi dari masyarakat tersebut kepada kementerian atau lembaga terkait.

"Mengapa kolaborasi itu penting, karena kami dalam hal ini punya kapasitas resmi mengetuk pintu, untuk membawa setiap aspirasi masyarakat agar segera ditindaklanjuti,” tegas Eddy.

“Dalam kapasitas saya sebagai Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup, saya akan membawa isu-isu transisi energi ke ranah DPR untuk melakukan pembahasan formal di sana. Alhamdulillah, diantara 18 pertemuan tersebut, ada dua pertemuan yang mengalami proses follow up, yang diberikan oleh kementerian dan lembaga terkait," lanjutnya.