Korlantas Sebut Kendaraan Barang Harus Dibatasi Sepanjang Nataru untuk Cegah Kemacetan

Ada pertimbangan yang mendasari pembatasan tersebut. Salah satunya melalui simulasi yang dilakukan Kemenhub bersama Polri dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada arus kendaraan di jalan tol.

Kesimpulannya ada pelambatan laju kendaraan ketika angkutan barang berukuran besar ikut masuk jalan tol di waktu-waktu tertentu. Pasalnya, angkutan barang sumbu tiga atau lebih cenderung melaju dengan kecepatan rendah.

"Apalagi yang misalnya truk yang sudah tua, jalannya cuma 30 km/jam itu saja sudah menghambat. Kalau dilihat di aturan di tol 60 per jam. Kalau 60 km/jam saja tidak bisa dilakukan, artinya dia pun (kendaraan) sudah menghambat," tuturnya.

Yani menegaskan pilihan pembatasan kendaraan besar tadi jadi langkah yang mutlak untuk dilakukan. Harapannya, arus kendaraan selama libur Nataru bisa lebih lancar.

"Jadi mau tidak mau suka tidak suka itu harus dilakukan demi kelancaran dan menjaga agar tidak terjadi stagnasi," ungkap dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan pengecekan kelaikan jalan pada bus angkutan umum menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Kendaraan yang dinilai tidak layak dilarang untuk beroperasi selama periode tersebut.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan ada tanda khusus yang disematkan kepada bus yang tidak layak jalan. Bus-bus tersebut tidak lolos rampcheck yang dilakukan oleh Kemenhub.

Bus yang tak lolos tadi akan diberikan tanda berupa stiker berwarna merah dengan tanda silang. Dengan adanya tanda itu, bus tersebut tak boleh beroperasi selama Nataru.

"Stiker merah tanda silang. Enggak boleh (beroperasi)," ujar Yani di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Dia menegaskan, ada ancaman tilang jika bus tersebut sengaja dioperasikan. Dia memastikan bus tak layak jalan tak boleh digunakan. Mengingat, ada risiko kecelakaan jika bus tersebut masih digunakan.

"Kita tilang, kita kandangin aja. Tidak boleh lagi lewat-lewat demi keselamatan," tegas Yani.

Mengutip data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, terdapat 32.130 bus yang layak beroperasi. Itu terdiri dari 14.044 bus AKAP, 16.266 Bus Pariwisata, dan 1.820 bus AJAP.

Pada aspek keselamatan, Kemenhub juga akan memantau arus penumpang di 113 terminal. Terdiri dari 80 terminal pada jalan arteri dan 33 terminal pada akses keluar-masuk Jalan Tol.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com