Komisi II DPR: Usulan Gubernur Dipilih DPRD jadi Bahan untuk Omnibus Law Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan usulan agar gubernur dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun paket undang-undang terkait politik melalui mekanisme omnibus law.

"Bagi komisi II DPR RI hal ini menjadi penting sebagai salah satu bahan untuk kami melakukan revisi terhadap omnibus law politik," kata Rifqi, saat dikonfirmasi, Minggu (15/12/2024).

Dia menjelaskan, omnibus law paket UU politik itu nantinya berisi bab terkait pilkada serta pemilu. Kemudian, bab tentang partai politik dan bab tentang hukum acara sengketa kepemiluan.

Rifqi pun menekankan, usulan kepala daerah dipilih legislatif masih konstitusional. Dengan catatan, memiliki derajat dan legitimasi demokratis dalam pemilihannya.

"Hal yang paling mendasar yang harus menjadi acuan kita bersama adalah terkait ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi kabupaten/kota, dipilih secara demokratis," jelas Rifqi.

Dia memahami bahwa munculnya usulan DPRD memilih kepala daerah karena beberapa faktor. Salah satunya karena menguatnya politik uang.

"Usul agar budaya dan kultur politik kita tidak barbarian termasuk soal money politik menjadi juga salah satu pertimbangan penting kenapa pemilihan itu tidak lagi dilakukan secara langsung," ujar dia.