KP2MI Sebut Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Korsel Masih Mengacu Kebijakan Lama

Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding guna memperkuat sinergi antara pemerintah dan asosiasi dalam mengoptimalkan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Ketua Umum APJATI, Said Saleh Alwaini, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut adalah ajang silaturahmi, perkenalan jajaran pengurus baru, serta pemaparan fokus kerja APJATI ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Abdul Kadir Karding memberikan dukungannya terhadap program-program yang diusung oleh APJATI.

"Kami mendukung penuh program kerja APJATI yang tidak hanya meringankan tugas pemerintah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelindungan PMI dan optimalisasi penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri," ujar Abdul Kadir Karding.

1. Perbaikan dan Ekspansi Pasar Penempatan

Menyehatkan kembali tata kelola penempatan ke negara tujuan besar saat ini seperti Timur Tengah dan Taiwan serta berkomitmen membuka pasar baru di negara prioritas penempatan PMI.

2. Penguatan Perlindungan PMI, terutama di Luar Negeri

Memastikan PMI mendapatkan perlindungan maksimal melalui penguatan sistem asuransi proteksi PMI dan peningkatan peran Perwakilan APJATI di Luar Negeri dalam menangani permasalahan PMI dengan cepat dan efektif.

3. Penguatan Kapasitas dan Pendampingan untuk P3MI

Memberikan pendampingan dan advokasi kepada P3MI untuk memastikan tata kelola yang selaras dengan regulasi serta meningkatkan daya saing perusahaan penempatan di ranah internasional.

4. Digitalisasi Ekosistem Pekerja Migran

Mengembangkan sistem digitalisasi untuk mendukung anggota APJATI serta memperkuat pendataan PMI guna meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi operasional.

5. Peningkatan Jumlah Tenaga Skill dan Standarisasi Pelatihan

Mendorong peningkatan jumlah PMI dengan keterampilan khusus yang sesuai kebutuhan pasar global serta memastikan peningkatan standar pelatihan agar PMI mampu bersaing secara internasional.

6. Pemutakhiran Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Mendukung pemerintah dalam mengkaji ulang kebijakan penempatan dan pelindungan PMI untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan baru yang dirumuskan pun harus mampu mengakomodir perkembangan moda penempatan pekerja migran ke negara-negara tujuan.