Aksi Hakordia, GMNI Minta KPK Atasi Kebocoran Anggaran

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/12) (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/12). Menurut Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi, aksi tersebut dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

“GMNI yang membawa massa demonstran sekitar 500 orang menuntut lembaga KPK dengan kepemimpinan baru mampu melaksanakan perintah Presiden untuk segera bekerja keras memberantas korupsi di Indonesia,” kata Imanuel dalam keterangan diterima, Selasa (17/12/2024).

Imanuel membacakan sejumlah tuntutan, GMNI meminta KPK mengatasi kebocoran anggaran, memberantas kapitalis birokrat dan mengejar buronan koruptor hingga ke ujung dunia.

“Penangkapan Harun Masiku semakin hari semakin menggelisahkan rakyat.Lambannya penanganan kasus Harun Masiku menjadi salah satu indikator bagi publik dalam mengevaluasi kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi,” kritik Imanuel.

Imanuel mencatat, kasus suap yang menyeret Harun Masiku hingga kini masih belum ditangkap. Publik mempertanyakan komitmen KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami mendesak agar KPK segera menangkap dan mengadili Harun Masiku beserta kroni-kroninya yang terlibat dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR sekitar 5 tahun yang lalu," tegas Imanuel.

2 dari 2 halaman

Dukung Prabowo Berantas Korupsi

Imanuel menyatakan, GMNI secara tegas mendukung penuh spirit pemerintahan Prabowo Gibran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami (GMNI) mendukung penuh semangat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelas dia.

Imanuel meyakini, penegak hukum, khususnya KPK adalah landasan awal untuk berbagai kasus hukum yang belum terselesaikan, khususnya penangkapan terhadap DPO saudara Harun Masiku.

“Kami mendukung penuh setiap langkah yang dilakukan pemerintah dan jajarannya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia," Imanuel menandasi.