Usai 'Dosa' di Pilpres dan Pileg, Mengapa Jokowi Baru Dipecat PDIP Setelah Tak Jadi Presiden?

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesja Perjuangan (PDIP) secara resmi mengumumkan pemecatan, terhadap kadernya, Joko Widodo alias Jokowi. Pemecatan itu dilakukan setelah Pemilu dan Pilkada rampung digelar. 

Pengamat Politik Arifki Chaniago menganalisis, alasan di balik pemecatan resmi Jokowi setelah pagelaran demokrasi tersebut.  Menurutnya, Jokowi dianggap sebagai sosok terbaik yang dimiliki PDIP. Walau pun begitu, diketahui 'dosa' Jokowi sudah dilakukan sejak Pilpres hingga Pileg yang selalu berseberangan arah dukungan.

“Mengapa baru sekarang keputusan PDIP untuk memecat Jokowi? Karena PDIP merasa berat, berat karena dia adalah karya terbaik PDIP jadi presiden 2 periode,” kata Arifki melalui pesan suara diterima Liputan6.com, Selasa (17/12/2024).

Arifki menambahkan alasan lain mengapa hal itu baru diumumkan lantaran adanya momentum. Khususnya tahun politik dari musim Pilpres hingga Pilkada yang sudah usai dan status Jokowi yang tidak lagi menjabat sebagai presiden.

“Ini adalah juga momentum politik, PDIP ingin menjaga jarak ketika memecat Jokowi saat sudah menjadi mantan presiden,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini.

Arifki menjelaskan, Jokowi sudah lama bersebarangan dengan PDIP. Mulai dari dukungan di Pilpres, Pileg dan agenda lainnya yang tak lagi senafas dengan partai.

Dia menambahkan, dipecatnya Jokowi dari PDIP juga membuka opsi masuknya kader potensial selanjutnya. Saat disinggung apakah Anies memungkinkan untuk hal tersebut, Arifki melihat PDIP tidak mau terburu-buru.

“Kira harus lihat dulu sikap Pdip ke pemerintahan Prabowo, bergabung atau oposisi? Dan itu juga tergantung siapa pemimpin PDIP berikutnya, apakah masih Megawati atau justru Puan, kalau Puan maka komporomi politik akan terjadi dengan Prabowo dan posisi Anies akan gantung,” nilai Arifki.

Meski begitu, Arifki mencatat posisi oposisi terhadap PDIP juga tidak sepenuhnya buruk. Sebab di tengah gempuran partai pro pemerintah Prabowo-Gibran, jika PDIP bisa menjadi pengawas yang baik maka dapat memberi efek elektoral di Pemilu mendatang.

“Ketika PDIP opisisi akan membuka ruang untuk memaksimalkan pengawasan di pemerintahan karena memiliki keuntugan elektoral di Pemilu mendatang,” Arifki menandasi.