PKS Siap Dukung Kepemimpinan Gubernur Pramono Anung-Rano Karno di Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin usai bertemu dengan Pramono di salah satu hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Ady Anugharadi)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin memastikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendukung kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno di Jakarta selama lima tahun ke depan.

Hal itu diungkap Khoirudin usai bertemu dengan Pramono Anung di salah satu hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (18/12/2024).

Menurut Khoirudin, tidak ada istilah oposisi atau koalisi dalam membangun Jakarta lima tahun ke depan.

"Oh tidak, tidak. Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama, enggak ada istilah oposisi," ucap Khoirudin.

Khoirudin mengatakan, siap berkolaborasi dengan Pramono Anung-Rano Karno untuk kepentingan rakyat Jakarta. Itulah alasan Khoirudin menjalin silaturahmi guna membangun komunikasi dengan Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung.

"Semua demi kebaikan warga Jakarta Kita siap kolaborasi, siap sinergi untuk kebaikan Jakarta," ujar dia.

Dalam pertemuan itu, Khoirudin membeberkan membahas sejumlah masalah, utamanya terkait upaya meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.

"Sekitar itulah, bagaimana menyelesaikan permasalahan Jakarta yang masih tersisa. Insyaallah mudah-mudahan dengan sinergi ini, kebaikannya buat seluruh warga Jakarta," ujar dia.

2 dari 2 halaman

Punya Kesamaan dalam Membangun Jakarta

Calon Gubernur atau Cagub Jakarta Pramono Anung mengungkap hal yang dilakukannya saat resmi menjabat nanti. (Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra)

Sementara itu, Pramono Anung mengaku bersyukur setelah bertemu dengan Ketua DPRD DKI Jakarta. Terlebih, ia memiliki banyak kesamaan dalam dalam membangun Jakarta.

"Kami berkomunikasi, kami membuka ruang seluas-luasnya dan kami membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama," ujar dia.

Pramono tak menampik, kolaborasi dengan pelbagai pihak dinilai penting. Apalagi, Jakarta kini tidak menjadi ibu kota negara atau berubah status menjadi Daerah Khusus

"Memerlukan hubungan yang harmonis antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta. Karena nanti akan banyak kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang akhirnya menjadi kewenangan di delegasikan kepada kami berdua. Kepada pemerintah dan juga kepada DPRD," ujar dia.

"Sehingga dengan demikian hal-hal itulah yang kami diskusikan. Saya yakin betul dengan ketua DPRD ini, walaupun baru kenal, tetapi frekuensinya sama dan bagi saya sederhana aja, makanannya tadi enak semua," dia menandaskan.