Pengadilan Tolak Gugatan Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Usai Dipecat PKB

Liputan6.com, Jakarta - Sidang gugatan Anggota DPR RI Achmad Ghufron Sirodj terhadap Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah berakhir. Pasalnya, 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan mantan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Achmad Ghufron Sirodj terhadap Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka sengketa perdata dengan tuntutan senilai 507 miliar berakhir.

"Dengan ditolaknya gugatan Ghufron terhadap Cak Imin oleh majelis hakim maka otomatis gugatan ganti rugi sebesar Rp.507 miliar pun pupus," kata kuasa hukum DPP PKB, Dr. Anwar Rachman dalam keterangan tertulis diterima, Kamis (19/12/2024).

Anwar menjelaskan, awalnya Ghufron menggugat Cak Imin dengan tuduhan kesewenang-wenangan dan tidak prosedural saat memecatnya dari PKB. Namun pengadilan membantahnya, sebab hakim menilai gugatan tersebut menjadi ranah internal yang harus diselesaikan berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 2 Tahun 2008 Jo UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 

“Pemecatan adalah urusan internal partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) di Undang-Undang Partai Politik. Jadi, persoalan yang diajukan penggugat adalah urusan internal," jelas Anwar.