Sinergi Tanpa Sekat, Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong sinergi tanpa sekat, antara kota metropolitan dengan wilayah penunjang. Sinergi itu dinilai mendesak.

"Kota-kota besar tersebut mengalami permasalahan beban spasial seperti over capacity dimana daya tampung kota melebihi beban yang diterima," kata Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Amran.

Dia mencontohkan kota metropolitan seperti Daerah Khusus Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, hingga Manado. Menurut Amran, kota-kota itu menjadi pusat urbanisasi masyarakat.

“Sebagian besar masyarakat metropolitan ini bekerja di pusat kota sehingga untuk sampai ke tempat kerjanya harus bermacet-macetan dan mereka harus menghabiskan waktunya di jalan. Ini kerugian yang besar jika dirupiahkan," kata dia.

Atas dasar itu, pihaknya menetapkan pengembangan 10 wilayah metropolitan prioritas yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Wilayah metropolitan tersebut memiliki tema pengembangannya masing-masing.

Wilayah metropolitan tersebut, antara lain, Mebidangro, Patungraya Agung, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Banjarbakula, Sarbagita, Bimindo, dan Mamminasata.

Upaya ini, kata dia, diharapkan dapat mengatasi isu-isu pengembangan wilayah yang tidak dapat tertangani secara sektoral. Seperti, kepentingan masing-masing pemerintah daerah (pemda), ketergantungan pada wilayah inti, hingga rencana pembangunan tak selaras.

Amran mengungkapkan terdapat beberapa masalah klasik yang dihadapi wilayah metropolitan, seperti kemacetan, hingga pengelolaan sampah. Menurutnya, semua aspek itu perlu menjadi perhatian utama.

“Dalam konteks Indonesia, pengelolaan kawasan metropolitan tidak dapat dilakukan secara independen," kata dia.

Upaya untuk menangani dampak dari perkembangan wilayah metropolitan in tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan. Permasalahan yang kerap dihadapi dalam pengelolaan wilayah metropolitan ini yakni kurangnya sinergi. Masing-masing pemda, kata dia, memiliki program dan kebijakannya sendiri. Program dan kebijakan itu dieksekusi tanpa melihat masalah, kebutuhan, dan solusi yang diperlukan. Sehingga, perlu pengelolaan yang tetap berada dalam struktur pemerintahan yang ada.

"Pengelolaan ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Intinya, koordinasi dan kerja sama yang baik dalam membangun kawasan metropolitan harus dilakukan antar pemda agar dapat maksimal dalam mencapai hasilnya,” terangnya.

Dengan program yang selaras antarpemda dalam satu wilayah metropolitan, Amran meyakini permasalahan dapat diatasi. Termasuk, kemiskinan dan problem sosial lain.

"Asalkan, semua masalah yang terjadi, seperti akses pendidikan sebagai modal penyediaan tenaga kerja dan transportasi umum terintegrasi, bisa ditangani dengan baik,” tegasnya.