Gerindra sebut Ada Peran PDIP soal Kenaikan PPN 12 persen

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, kenaikan PPN 12 persen yang akan diterapkan di Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) yang disahkan pada tahun 2021, di mana hal ini sesuai keputusan pemerintah sebelumnya yang juga dikuasi oleh PDIP.

Karena itu, Politikus Gerindra ini menuturkan, ada peran PDIP terhadap kenaikan PPN 12 persen itu.

"Perlu diingat bahwa usulan tersebut bukanlah hal yang datang tiba-tiba, melainkan bagian dari kebijakan yang telah disepakati melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) pada tahun 2021, yang pada waktu itu diusulkan oleh PDI Perjuangan sendiri," kata Novita dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).

Karena itu, dia meminta sejumlah pemangku kepentingan tidak melakukan playing victim, dengan bersandiwara untuk mendapat simpati rakyat.

Menurut Novita, sikap PDIP yang menolak kenaikan PPN sebesar 12 persen, serta tudingan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming seolah tidak pro-rakyat, dianggapnya sebagai bentuk tidak gentlemen.

Karena itu, dia meminta saat ini yang lebih penting adalah bagaimana secara bersama-sama mencari solusi untuk meringankan beban rakyat, sambil tetap menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi negara kedepannya.

"Mari kita jujur dan terbuka dalam diskursus politik ini, dan berhenti memainkan peran sebagai korban dari kebijakan yang sejatinya merupakan hasil kesepakatan bersama," tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII ini.

"Fokus kita sekarang adalah bagaimana menuntaskan tantangan ekonomi yang ada dan memastikan kebijakan ini dapat dijalankan dengan bijaksana demi kepentingan rakyat," tuturnya.