Divonis Bayar Kerugian Negara Rp4,5 T, Kubu Suparta: PT Timah Juga Nikmati Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama (Dirut) PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta divonis hukuman pidana 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022.

Dalam putusannya, Hakim juga memerintahkan Suparta untuk membayar kerugian negara sebesar Rp4.571.438.592.562,56 atau Rp4,57 triliun dalam jangka waktu satu bulan.

Menanggapi putusan tersebut, tim penasihat hukum Suparta, Andi Ahmad mengungkapkan keberatan terkait ganti rugi yang harus ditanggung kliennya.

Mereka menilai perlu pertimbangan lebih lanjut, mengingat untuk menghasilkan bijih timah juga membutuhkan biaya eksplorasi maupun pengolahan.

"Hasilnya itu adalah biji timah. Tidak mungkin biji timah keluar langsung dari perut bumi tanpa ada biaya operasional. Yang menikmati hasilnya kan PT Timah, bukan hanya klien kami," ujarnya usai sidang, Senin (23/12/2024).

Andi menegaskan, diperlukan vonis yang adil dalam kasus dugaan korupsi timah ini, termasuk menyangkut denda dan kewajiban uang pengganti. Apalagi, menurut dia, Suparta bekerja sebagai dirut di perusahaan dengan IUP yang resmi, bukan penambang ilegal.

“Namun yang pasti ada satu poin yang kami tangkap bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal,” ucapnya.