Prabowo Diyakini Tak Anti Kritik dan Mau Pertimbangkan Masukan soal PPN 12%

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Haris Rusly meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak anti kritik. Menurut dia, Prabowo adalah terbuka terhadap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sipil, termasuk soal kenaikan PPN 12 %.

“Saya yakin kritik dan masukan dari unsur ormas kemasyarakatan agama seperti MUI, KWI, PGI, Pengusaha, serta para intelektual dan ekonom terkait penerapan PPN 12 % pasti dipertimbangkan oleh pemerintahan Prabowo,” kata Haris dalam keterangan diterima, Jumat (27/12/2024).

Haris menjelaskan, setiap kritik dan masukan adalah “suplemen” yang justru memperkuat pelaksanaan dari kebijakan PPN 12 persen. Sehingga, pemerintah bisa semakin berpihak pada kepentingan rakyat.

“Saya yakin Presiden Prabowo pasti mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkap dia.

Haris melihat, saat ini Indonesia menghadapi situasi geopolitik “saling kunci” antara negara negara blok barat yang dipimpin USA & Uni Eropa versus China dan Rusia. Dampaknya adalah ambruknya konsensus pasar bebas yang telah sekian lama jadi mekanisme perdagangan global.

“Free trade atau pasar bebas maupun free investment berubah menjadi "Friendshoring". Peradangan pasar bebas berubah jadi perdagangan antar sesama negara se-blok atau se-sekutu atau se-poros geopolitik,” jelas dia.

“Situasi saling kunci geopolitik tersebut yang membuat ekonomi global diramal suram di 2025. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut situasi global tersebut “komplex” dan “complicated, rumit dan ruwet,” imbuh dia.

Di dalam negeri, lanjut Haris, siapapun yang berkuasa pasti menghadapi kebijakan sulit dengan ruang pilihan kebijakan yang terbatas. Bahkan pemerintah harus menempuh kebijakan tidak populer untuk memitigasi agar situasi geopolitik yang rumit dan ruwet tersebut tidak berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Terkait kebijakan PPN 12% ini sendiri, memang bukan kebijakan yang diproduksi di era pemerintahan Prabowo. Namun, pemerintahan Prabowo tidak cuci tangan dan tetap bertanggungjawab,” percaya Haris.