Ketua Komisi III: Silakan Saja KPK Memproses Kasus Harun Masiku

Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman — "Pimpinan dan anggota Komisi III yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Fraksi Partai Gerindra Nomor A787 Fraksi Gerindra DPR RI tanggal 3 Juli 2023. Perihal penyampaian penggantian Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra," kata Dasco. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan semua pihak harus menghormati KPK, termasuk saat lembaga antirasuah itu memproses kasus Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Soal Harun Masiku dan sebagainya silakan saja KPK memproses, kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Meski demikian, Habiburokhman menyatakan Hasto juga memiliki hak untuk membela diri.

"Tapi kita hormati juga haknya Pak Hasto untuk melakukan pembelaan diri, kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau," ujarnya.

Ditanya soal nuansa politis pada kasus tersebut, Habiburokhman enggan berkomentar banyak.

"Kalau soal ini politik gak politik itu sampai kiamat kita gak akan selesai berdebat, pasti akan sangat subjektif, orang yang keinjek akan teriak, orang yang gak keinjek ya akan diam saja, itulah dunia kita saat ini," tuturnya.

"Kalau aturan nanti ditegakkan yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu sama sama harus ada buktinya," pungkas Habiburokhman.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka KPK. Dia menyampaikan bahwa PDIP menghormati keputusan dari KPK.

Hasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, dia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.

Hasto menyatakan pihaknya tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, PDIP sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Sebagai kader partai, Hasto menghormati keputusan KPK dan siap menghadapi risiko terburuk.

2 dari 2 halaman

Singgung Ada Pihak Intimidasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Krisyanto menanggapi soal gimik joget-joget calon presiden (Capres) nomor urut dua Prabowo Subianto. (Foto:Liputan6/Winda Nelfira)

Selain itu, Hasto juga menyinggung berbagai intimidasi dari pihak lain yang meminta agar PDIP tidak memecat kader pelanggar konstitusi yang dimaksudnya adalah Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," kata Hasto.

Menurut Hasto, intimidasi terus datang bahkan oleh para aparat penegak hukum dengan segala cara untuk melakukan intimidasi. Kata Hasto, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis.

"Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto.

Sekjen PDIP itu menegaskan tidak akan pernah menyerah. Baik saat pihak lain menggunakan intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun.

"Kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita," ucap Hasto.

"Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan (Megawati) dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan," tegas Hasto.