Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, telah meluncurkan skema kredit/ pembiayaan baru yakni Kredit Investasi Padat Karya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin langsung olehnya di Jakarta, Selasa 24 Desember 2024.
Baca Juga
Nantinya skema ini dirancang guna mendukung revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas di sektor industri padat karya. Melalui skema ini, pelaku industri dapat mengakses pembiayaan untuk memodernisasi peralatan dan meningkatkan efisiensi produksi.
Advertisement
“Pemerintah menyediakan anggaran subsidi bunga/ marjin yang cukup untuk proyeksi penyaluran Skema KreditInvestasi Padat Karya ini mencapai target penyaluran sebesar Rp20 triliun pada tahun 2025. Hal ini merupakan bukti konkret keseriusan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri padat karya nasional dan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Airlangga seperti dikutip dari keterangannya, Jumat (27/12/2024).
Adapun skema kredit ini menawarkan sejumlah fitur menarik, antara lain plafon pinjaman di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar, suku bunga/ marjin yang lebih rendah dari kredit komersial, dan jangka waktu pinjaman fleksibel antara 5-8 tahun.
Skema kredit ini ditujukan untuk sektor-sektor industri padat karya, antara lain pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, barang dari kulit, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman. Untuk mendapatkan kredit ini, calon penerima harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya:
1. Memiliki usaha yang produktif dan layak;
2. Memiliki pengalaman usaha minimal 2 tahun; dan
3. Memiliki paling sedikit 50 tenaga kerja yang diharapkan dapat meningkat seiring peningkatan kapasitas produksi karena revitalisasi mesin yang dilakukan.
Peluncuran Skema Kredit
Peluncuran skema kredit ini merupakan salah satu dari paket kebijakan Pemerintah yang lebih luas untuk menyelamatkan dan memperkuat industri di Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong transformasi industri melalui berbagai instrumen, seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan riset dan inovasi.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Advertisement
Pemerintah Bidik Penyaluran KUR Rp 300 Triliun pada 2025
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 300 triliun pada 2025. Hal ini agar program KUR dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan berdampak besar bagi ekonomi. Selain itu, target KUR ini juga seiring kinerja KUR yang positif pada 2024.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Selasa (24/12/2024).
Pada rapat itu juga mengungkapkan sejumlah capaian program KUR, sekaligus merumuskan kebijakan strategis untuk optimalisasi KUR pada 2025, yang salah satunya mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.
Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan penyaluran di sektor produksi mendominasi. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun, atau 100,10% dari target 2024.
Angka ini tumbuh sebesar 7,8% (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.