Kenaikan PPN ke 12% Jadi Langkah Moderat Pemerintah Saat Ini

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menyebutkan dampaknya terhadap inflasi yang bersifat sementara.

"Pada tiga bulan pertama memang ada dampak, tetapi masih dapat diatasi karena ekonomi kita bergerak, tidak statis. Harapannya, dampak kenaikan PPN kali ini juga bersifat temporer dan dapat dikendalikan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan stabilitas harga di lapangan.

"Pemerintah memiliki kewenangan melakukan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga-harga tertentu. Maka yang terpenting adalah memastikan harga-harga tersebut benar-benar terkendali," tambahnya. 

Selain itu, kenaikan PPN ke 12% juga dinilai sebagai langkah pemerintah yang moderat, mengingat inflasi saat ini masih terkendali. Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan ini pun diyakini hanya berlangsung dalam jangka waktu pendek, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan energi turut berkontribusi pada inflasi yang rendah.  Langkah ini telah dirancang untuk memastikan kelompok masyarakat menengah ke bawah tetap terlindungi dari dampak kebijakan tersebut.

Josua menambahkan, "Pemerintah memberikan insentif signifikan dalam bentuk pembebasan PPN pada beberapa sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan UMKM. Kebijakan ini membantu mempertahankan daya beli masyarakat secara keseluruhan, meskipun terjadi kenaikan tarif PPN."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemberian stimulus mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat. Keberpihakan itu dapat dilihat dari penetapan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum tetap dibebaskan dari PPN (PPN 0%). 

Adapun barang yang seharusnya membayar PPN 12% antara lain tepung terigu, gula untuk industri, dan Minyak Kita (dulu minyak curah) beban kenaikan PPN sebesar 1% akan dibayar oleh Pemerintah (DTP). Sedangkan penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah, seperti kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus dalam bentuk berbagai bantuan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah (bantuan pangan, diskon listrik 50%, dll), serta insentif perpajakan seperti, perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% untuk UMKM; Insentif PPh 21 DTP untuk industri pada karya; serta berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai Rp265,6 T untuk tahun 2025.

“Insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga, serta mendorong dunia usaha dan UMKM dalam bentuk insentif perpajakan. Meskipun ada undang-undang perpajakan dan tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang, jasa dan pelaku ekonomi,” tutur Menkeu Sri Mulyani.

(*)