KPK Dinilai Untung Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka, tapi...

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi yang turut melibatkan buronan Harun Masiku.

Terkait hal itu, Pegiat Antikorupsi Ray Rangkuti mengatakan, KPK diuntungkan dengan keputusannya menetapkan Hasto sebagai tersangka. Salah satu alasannya karena nama KPK di periode kepemimpinan baru langsung menuai atensi publik.

“Kasus ini membuat nama KPK melambung seolah tanpa pandang bulu dan tanpa takut menghadapi elite politik. Hal ini akan dapat meningkatkan pandangan positif masyarakat terhadap KPK,” kata Ray melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2024).

Ray menambahkan, keuntungan berikutnya adalah perhatian publik pada kasus-kasus besar yang sewajibnya ditangani atau dituntaskan oleh KPK bisa teralihkan.

“Misalnya CSR BI, Blok Medan, Sahbirin Noor dan beberapa isu terkait dengan anggota kabinet Pak Prabowo,” ungkap Ray.

Ray meyakini, jika kasus Hasto terus menyedot perhatian publik, maka bukan tidak mungkin KPK akan membuatnya berlarut. Namun hal itu diwanti bisa menjadi bumerang karena lebih kental muatan politik ketimbang pelanggaran pidananya.

“Maka, terbuka kemungkinan jalan cerita kasus ini akan dibuat panjang. Dan jika itu terjadi, maka bobot politisnya sudah lebih dominan dari pada penegakan hukumnya,” ucap Ray Rangkuti.

2 dari 2 halaman

PDIP Melemah

Megawati Berdialog dengan Elemen Muda — Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristanto saat berdialog dengan elemen muda di DPP PDIP, Jakarta, Senin (7/1). Acara tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-46 PDI Perjuangan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sementara itu, Ray berpandangan saat ini PDIP dalam posisi yang dilemahkan. Kini PDIP sibuk dengan urusan internal. Bahkan berpotensi menurunkan sikap kritis para kadernya yang bersuara lantang soal kebijakan PPN 12%.

“Dengan suasana seperti ini, pemerintahan Prabowo berpotensi tanpa pengawasan kritis, dan dengan begitu Prabowo bisa saja menjalankan kebijakan yang dianggap penting oleh pemerintahan Prabowo, tapi kurang populis di tengah masyarakat,” jelas Ray.

Ray pun menyarankan kepada PDIP untuk patut mewaspadai situasi internal yang tidak stabil. Kondisi itu berpotensi membelah soliditas PDIP, khususnya menjelang Kongres 2025.

“Khususnya dalam perebutan jabatan sekjen akan berpotensi jadi sumber pembelahan PDIP,” ucap Ray menutup.