Sukses

Bahlil Sebut Jangan Ada Saling Tuding saat Terjerat Kasus Hukum, Sindir PDIP?

Bahlil meminta, semua pijak untuk mendukung aparat penegak hukum bekerja dan membuktikan aparat penegak hukum di semua instrumen negara bekerja sesuai dengan aturan dan payung hukum yang ada.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merefleksikan aspek hukum sepanjang tahun 2024. Menurut dia, yang harus menjadi catatan adalah untuk tidak saling menyalahkan siapa pun saat tengah terjerat kasus hukum.

“Dalam aspek hukum, Partai Golkar dalam beberapa masalah yang lain secara baik kita sehat dan pada aspek hukum kita lakukan secara profesional, tidak untuk saling kita menyalahkan antara siapa yang benar dan siapa yang salah,” kata Bahlil dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Bahlil meminta, semua pijak untuk mendukung aparat penegak hukum bekerja dan membuktikan aparat penegak hukum di semua instrumen negara bekerja sesuai dengan aturan dan payung hukum yang ada.

Saat disinggung apakah penyataan tersebut diarahkan kepada PDI Perjuangan (PDIP) yang cenderung menyalahkan Jokowi saat Sekjen Hasto jadi tersangka, Bahlil menampik. Namun jika ada yang merasa demikian dia tidak bisa melarang.

“Tidak, kami tidak bermaksud mengatakan yang lain. Tapi kalau statement saya ini ada yang merasa, ya wallahualam bisawab. Masa orang rasa gue harus larang?,” ungkap Bahlil.

 

2 dari 3 halaman

Otokritik bagi Internal Golkar

Bahlil menegaskan pernyataan disampaikan hanya menjadi otokritik bagi internal Golkar. Sebab saat Pilkada yang lalu, calon kepala daerah Golkar dari Bengkulu yang dijerat kasus hukum padahal berpotensi memang. Namun yang dilakukan Golkar adalah tidak menyalahkan siapa pun. 

“Tapi kami hanya melakukan otokritik ke dalam. Kami enggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan Presiden A, atau mantan Presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Nggak ada itu kita salah-salahkan atau merasa dikerjain? Nggak juga. Jadi maksud saya berpikirnya itu yang objektif- objektif saja lah,” ajak Bahlil.

“Golkar menghargai, proses-proses yang ada, proses hukum yang ada,” dia menandasi.

 

3 dari 3 halaman

Klaim PDIP

Diketahui, sejak Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, klaim PDIP menyebut kasus tersebut bermotif politik. Alasannya, Hasto Kristiyanto adalah sosok yang keras menentang kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat seperti kenaikan PPN 12%.

Selain itu, Hasto juga kerap mencecar Jokowi dan keluarganya yang dinilai sudah melakukan penyalahgunaan kewenangan saat menjadi presiden. Hal itu semakin menjadi saat PDIP memutuskan untuk memecat Jokowi dan keluarganya dari keanggotan partai.

Maka dari itu, menurut PDIP, Hasto sengaja ditersangkakan dengan kasus yang tak ada sangkut pautnya, apalagi kasus tersebut sudah lima tahun lamanya.

Video Terkini