DPR Sebut Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025, Mengapa?

Dede Yusuf Macan Effendi — Komisi IX Tegaskan BPOM Agar Tarik Obat yang Mengandung Babi

Liputan6.com, Jakarta Pelantikan calon kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 lalu akan diundur dari Februari menjadi Maret 2025. Hal ini dilakukan agar pelantikan dapat dilakukan serentak.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan tuntas pada Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

Pj Gubernur Jabar Lantik Anggota KPID: Informasi yang Pesat Menuntut Pengawasan yang Ketat
Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029 Hari Ini
Menko Polkam Budi Gunawan Antisipasi Pelantikan Kepala Daerah Mundur dari Februari 2025

"Artinya, MK ingin agar pelantikan itu setelah semuanya melewati tahapan dan dilantik secara berbarengan sehingga tidak lagi satu-satu seperti dahulu," kata Dede di Jakarta, Kamis, (2/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih padai Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Sementara pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

Ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu selesainya berbagai PHPU di MK serta kebutuhan dari Presiden untuk melantik para kepala daerah terpilih itu.

"Kita tunggu saja, selesainya kapan? Dan menunggu Presiden butuh waktunya kapan? Jadi, kurang lebih pada bulan Maret," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 paling ideal pada 13 Maret 2025.

"Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret," kata Afifuddin di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

2 dari 2 halaman

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Turunkan Kepercayaan Publik pada Prabowo

Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Prabowo Subianto akibat wacana kepala daerah dipilih DPRD. Sebab isu ini mendapat sentimen negatif dari publik.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, mengatakan isu kepala daerah dipilih DPRD memang merupakan gagasan yang sangat tidak populer. Dia menilai bahwa masyarakat sudah mutlak menolak wacana itu.

Menurut Saidiman, hal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden oleh MPR.

"Isu penghapusan pemilihan langsung selama ini memang merupakan gagasan yang sangat tidak populer. Mayoritas masyarakat Indonesia mutlak menolak ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ini konsisten dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden dari langsung menjadi dipilih MPR," kata Saidiman saat dihubungi, Jumat (27/12/2024).

Saidiman mengatakan, pada umumnya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang sangat baik tentang hak mereka menentukan pemimpin, baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, ketidakpercayaan pada partai dan DPR/DPRD juga sangat tinggi.

"Karena itu, wajar kalau publik menolak memberi mandat pada DPRD atau DPR untuk menentukan pemimpin daerah," ucap Saidiman.

Saidiman menuturkan saat ini kepercayaan publik pada Prabowo Subianto masih sebatas pada janji-janji kampanye. Seiring waktu, publik akan lebih banyak menuntut pembuktian janji-janji tersebut.

Bila dalam beberapa bulan ke depan janji-janji kampanye Prabowo tak terbukti terlaksana atau mulai terlihat diingkari, maka bukan mustahil ketidakpercayaan publik akan meningkat.

"Dan sekarang sudah muncul beberapa isu yang bisa menurunkan kepercayaan publik tersebut, antara lain soal menghapus pemilihan langsung kepala daerah dan mengampuni koruptor," ucap Saidiman.

Belum lagi, kata Saidiman, sedang ramai isu PPN 12 persen dan pengurangan anggaran makan bergizi gratis.

"Isu lain yang bisa menurunkan kepercayaan publik pada Prabowo adalah peningkatan PPN menjadi 12 persen dan pengurangan budget program makan siang gratis dari 15 ribu per-anak menjadi 10 ribu rupiah," pungkasnya.