OCCRP Akui Tak Punya Bukti Jokowi Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), menyatakan Presiden Suriah yang telah digulingkan dari kekuasaannya, Bashar al-Assad sebagai pemimpin yang paling berperan dalam memajukan kejahatan dan korupsi secara global, yang pada akhirnya merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Gelar pemimpin paling korup berikan kepada Bashar. 

Dalam rilis itu, tak hanya Bashar, ada 4 lain pemimpin dunia yang menjadi finalis tokoh terkorup, salah satunya Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Bagaimana para tokoh itu bisa masuk dalam daftar tersebut, OCCRP memberi penjelasan. 

Dalam keterangan resminya, OCCRP mengatakan bahwa yang masuk nominasi berasal dari usulan masyarakat dunia. Tapi kemudian diputuskan oleh tim juri yang berasal dari civil society, akademisi, dan jurnalis yang punya pengalaman investigasi korupsi dan kejahatan.

OCCRP mengklaim independen dalam menentukan nama-nama tersebut. Itu karena nama-nama yang masuk berasal dari usulan masyarakat. Mereka mengaku tak punya kontrol atas tokoh-tokoh yang masuk nominasi. OCCRP menerima lebih dari 55 ribu usulan. 

"OCCRP memasukkan para ‘finalis’ yang mendapat dukungan onliner terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk dimasukkan dalam nominasi final,” katanya.

Terkait masuknya Jokowi dalam daftar finalis tokoh terkorup yang dibuat, OCCRP mengakui tidak memiliki bukti yang kuat.

Adanya nama Jokowi itu lebih karena dorongan yang kuat dari publik di dunia maya, yang menurut mereka memiliki dasar yang cukup kuat untuk dipertimbangkan . Hal itu, menjadi salah satu faktor masuknya mantan gubernur Jakarta itu dalam proyek OCCRP. 

"OCCRP tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan pribadi selama masa kepresidenannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia,” seperti dilansir dari laman OCCRP. 

Banyaknya kritik pada Jokowi yang dinilai merusak sistem pemilu dan peradilan Indonesia demi mendukung ambisi politik putranya, yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Prabowo Subianto, juga menjadi faktor bagaimana Jokowi diklaim oleh mereka dalam finalis pemimpin terkorup. 

"Para juri sangat menghargai nominasi dari masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, tidak ada bukti yang cukup kuat mengenai adanya korupsi besar atau pola penyalahgunaan yang sudah berlangsung lama," ujar Publisher OCCRP Drew Sullivan.