PBNU Ingin Ikut Terlibat di Program Makan Bergizi Gratis, Siap Berdayakan UMKM

Demi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dimulai pada 6 Januari 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan persyaratan bagi calon mitra.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menekankan pentingnya kolaborasi antara BGN dan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan besar tersebut.

"Program ini bertujuan memastikan masyarakat rentan, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi," kata Dadan dalam keteranganya, Jumat (3/1/2025).

Dadan menuturkan bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program makan bergizi gratis, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Adapun persyaratan yang dimaksud yaitu, pertama, status legal yang jelas. Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya.

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Guna mempermudah calon mitra, pihaknya menginformasikan jika pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id.

"Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran," papar dia.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sangat mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis (MBG).

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.

Namun, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Kadin Indonesia, Aviliani, mengingatkan pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya.

Menurut Aviliani, salah satu tantangan terbesar dalam program makan bergizi gratis adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi, dalam proses distribusi dan penyediaan makanan bergizi. 

"Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain. Saya rasa itu juga akan disampaikan, itu tantangannya," kata Aviliani dalam Kadin Global & Economic Outlook 2025, di Menara Kadin, Senin (30/12/2024).

Aviliani menilai tata kelola yang baik sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa terganggu oleh praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Lantaran program makan bergizi gratis diperkirakan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah, dalam penyediaan dan distribusi makanan. 

Aviliani juga mencatat penyaluran anggaran dari APBN ke daerah akan cukup besar, lantaran ada program makan bergizi gratis, sehingga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. 

"APBN sendiri kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan," ujar Aviliani.

Ia pun berharap pengawasan yang ketat dan koordinasi antar berbagai kementerian serta pihak terkait bisa diperkuat untuk memastikan program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan baik.