Gelar Monitoring, Kemendagri Apresiasi Pemberian Keringanan Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menyelenggarakan Rapat Monitoring dalam rangka tindak lanjut pemberian keringanan pengurangan atas pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen PKB, dan opsen BBNKB.

Acara monitoring tersebut berlangsung secara daring melalui zoom meeting pada Kamis 2 Januari 2025.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal (Plh Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memberikan apresiasi terhadap semua pihak atas terselenggaranya acara strategis ini.

"Rapat ini diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman serta terkait dengan mitigasi dan simulasi penyesuaian penerapan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Maurits, melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).

Dia menyampaikan kebijakan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berlaku pada 5 Januari 2025.

"Pada tanggal 5 Januari 2025 dan telah berlakunya opsen, terhadap hak dan kewajiban wajib pajak yang belum diselesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022," terang Maurits.