Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto berencana membangun sekolah rakyat untuk anak-anak tidak mampu yang berada di bawah naungan orang tua.
Nantinya, anak-anak tersebut akan dibina secara khusus dalam sekolah rakyat.
Baca Juga
Wujudkan Langkah Nyata Menuju Generasi Emas Indonesia 2045, Program Makan Bergizi Gratis Siap Dimulai
Alasan The Straits Times Masukkan Prabowo Subianto dalam Daftar 10 Pemimpin Bakal Berpengaruh di Tahun 2025
5 Fakta Terkait Presiden Prabowo Siapkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Bakal Mulai Februari 2025
"Pak Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu tapi masih di bawah naungan orang tua dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat," jelas Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).
Advertisement
Pria yang akrab disap Cak Imin ini menyampaikan pemerintah tengah melakukan uji coba sekolah rakyat di tiga titik di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Namun, nantinya sekolah rakyat akan dibangun di semua provinsi.
"Belum, (sekarang) baru tiga titik dulu. Jabodetabek," ujarnya.
Cak Imin menuturkan sekolah rakyat akan berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Dia menjelaskan warga kategori tak mampu dan miskin ekstrem akan diprioritaskan masuk sekolah rakyat.
"(Diutamakan) Yang tidak mampu, miskin ekstrem," tutur Cak Imin.
Menurut dia, sekolah rakyat akan berformat boarding atau asrama. Hal ini untuk memastikan gizi anak-anak dapat terpenuhi dengan baik.
"Sebetulnya yang diutamakan boarding-nya yang paling penting sehingga gizinya tertangani," kata Cak Imin.
Makan Bergizi Gratis Sasar 19,47 Juta Orang di 2025, Anggaran Rp 71 Triliun Cukup?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk satu tahun penuh. Namun, pertanyaan muncul: apakah dana Makan Bergizi Gratis ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi 19,47 juta penerima manfaat?.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun perdana MBG masih belum mencukupi.
“Anggaran sebesar Rp71 triliun ini bertujuan untuk menjangkau 19,47 juta orang. Namun, ini menjadi problematik karena nominal tersebut terlihat sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan program,” ujar Media Wahyudi dalam acara peluncuran laporan bertajuk Makan Bergizi Gratis: Polemik Skema Penyaluran MBG, Senin (30/12/2024).
Media Wahyudi juga menyoroti alokasi anggaran per porsi makanan bergizi yang ditetapkan sebesar Rp10.000. Ia menyebut bahwa angka tersebut belum mencakup kejelasan dana untuk membangun ekosistem penyediaan makanan bergizi.
“Dengan alokasi Rp10.000 per porsi, masih banyak pertanyaan tentang bagaimana ekosistem yang akan mendukung pelaksanaan program ini dapat dibangun,” jelasnya.
Advertisement
Distribusi Logistik Masih Jadi Pertanyaan
Selain itu, Media Wahyudi mengungkapkan kekhawatiran terkait skema distribusi logistik. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai mekanisme penyaluran makanan, termasuk peran dapur umum atau kantin sekolah dalam memasok makanan bergizi bagi siswa.
“Masih belum jelas bagaimana biaya logistik dan operasionalnya akan dikelola. Apakah makanan akan disalurkan melalui dapur umum, ataukah sekolah-sekolah dengan kantin yang sudah ada akan diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan siswa?” tambahnya.
Dengan target menjangkau 19,47 juta orang, Media Wahyudi mengungkapkan bahwa alokasi anggaran Rp71 triliun kemungkinan sulit dioptimalkan untuk memastikan kebutuhan gizi seluruh penerima manfaat terpenuhi.
“Anggaran ini terlihat sulit dioptimalkan untuk menyasar jumlah penerima manfaat yang sangat besar. Ini menjadi tantangan besar bagi keberhasilan program MBG,” pungkasnya.