Pemerintah Berikan Kredit Murah untuk UMKM hingga Pekerja Migran, Total Anggaran Rp 20 Triliun

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan memberikan kredit murah dengan bunga rendah untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Selain itu, kata dia, kredit murah ini akan diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), UMKM, koperasi, hingga ekonomi kreatif.

"Dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara, pemerintah," kata Cak Imin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 3 Januari 2025.

Menurut dia, pinjaman tersebut akan diberikan melalui skema dana pinjaman bergulir. Cak Imin menyampaikan total dana yang disiapkan untuk program kredit murah ini mencapai Rp20 triliun.

"Ya bisa Rp20 triliunan total ini," ujarnya.

Cak Imin menuturkan bahwa kredit murah ini diberikan untuk membantu pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Pasalnya, pekerja migran membutuhkan uang yang banyak untuk pelatihan hingga tingkat keberangkatan.

"Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, kemberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah," jelas Cak Imin.

"Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah," sambung dia.

Dia menerangkan pemberian kredit murah ini akan mencontoh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). BUMN ini memberikan pinjaman kepada ibu-ibu pelaku usaha.

"Contoh sukses PNM akan kita duplikasi menjadi PNM itu penanaman modal madani, yang bergerak di badan simpan pinjam ibu-ibu pelaku bisnis, ini akan diduplikasi untuk pekerja migran, duplikasi untuk UMKM, duplikasi untuk koperasi," tutur Cak Imin.

2 dari 3 halaman

Pekan Depan, Prabowo Akan Hapus Tagihan Utang 67.000 UMKM Senilai Rp2,5 Triliun

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program hapus tagihan utang 67.000 usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) pada pekan depan. Nantinya, ada 3.000 penerima manfaat yang akan hadir dalam peluncuran program pemutihan utang UMKM.

"Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu kedua bulan Januari, minggu depan, kita akan launching ada 3.000-an yang kita undang mendapatkan hapus tagihan," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (3/12/2024).

"Lagi kita bicarakan nanti teknisnya. Insya Allah Pak Presiden hadir, intinya nunggu jadwal Presiden aja," sambungnya.

Dia menyampaikan utang yang dihapus adalah utang macet yang sudah masuk tahap hapus buku. Maman menyampaikan ada 1 juta pengusaha UMKM di Indonesia yang telah melewati tahap hapus buku.

"Yang sudah dihapus buku ada 1 jutaan pengusaha umkm yang tersebar di seluruh indonesia. untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67.000-an. Target kita memang semua 1 juta itu mau dihapustagihkan juga," ujarnya.

Maman menuturkan nominal utang 67.000 UMKM yang akan dihapus mencapai Rp2,5 triliun. Dia menyampaikan program ini dapat membebaskan para pelaku UMKM yang selama ini terlilit utang.

"Semoga semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi. Kurang lebih Rp2,4-Rp2,5 triliun. Itu 67 ribu ekuivalen dengan Rp2,5 triliun, kalau yang 1 jutaan itu kurang lebih 14 sekian triliun," tutur Maman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus piutang macet pelaku usaha kecil mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, hingga nelayan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 yang diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

"Hari ini, Selasa 5 November, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya," jelas Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 5 November 2024.

3 dari 3 halaman

Keputusan Diambil Usai Mendengar Saran

Dia mengatakan keputusan ini diambil usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, khususnya dari kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Prabowo berharap penghapusan piutang tersebut dapat membantu para nelayan dan pelaku UMKM sehingga dapat meneruskan usahanya kembali.

"Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Prabowo menyampaikan hal-hal teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait. Dia ingin para petani, nelayan, hinga pelaku UMKM terus semangat dan dapat bekerja dengan tenang.

"Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," tutur Prabowo.