KPK Awasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Harap Tak Ada Penyimpangan

Liputan6.com, Jakarta - Program makan bergizi gratis (MBG) sudah resmi beroperasi sejak kemarin, Senin 6 Januari 2025. Program makan bergizi gratis (program MBG) ini serentak di 26 provinsi seluruh Indonesia.

Program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini melibatkan banyak pihak, maka dari itu pengawasannya menjadi hal yang wajib diperhatikan guna mencegah penyelewengan, khususnya rasuah.

Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindak jika ditemukan oknum yang melakukan penyimpangan terhadap program tersebut.

"KPK memastikan setiap orang yang masuk dalam kategori subjek hukum yang dapat ditangani oleh KPK, dan didapat alat bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Juru Bicara atau Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada awak media, seperti dikutip Selasa (7/1/2025).

Menurut Tessa, KPK berharap pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Khususnya, tidak ada penyelewengan dalam prosesnya.

"Harapannya tidak terjadi penyimpangan, terlebih tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya," dia menandasi.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis (program MBG) menelan anggaran hingga Rp71 triliun. Program MBG dijalankan guna menciptakan Generasi Indonesia Emas, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi generasi mendatang di Indonesia.

"Program MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional yang tidak hanya untuk pelajar sekolah melainkan balita, santri, ibu hamil, dan menyusui," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu 5 Januari 2025.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," tandas Hasan saat dikonfirmasi terpisah.

Setelah melewati uju coba sejak tahun lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, program makan bergizi gratis resmi diterapkan bertahap mulai Senin pagi ini. Untuk melayani siswa sekolah dan penerima manfaat lainnya, Pemerintah mulai mengoperasikan 1...

2 dari 4 halaman

5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis Ditargetkan Beroperasi Pertengahan 2025 di Seluruh Indonesia

Melihat Kesibukan Dapur Penyedia dan Penyuplai Makan Bergizi Gratis — Untuk diketahui, menu yang dihadirkan dan diolah di dapur untuk Makan Bergizi Gratis dikelola langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN). (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Makan Bergizi Gratis resmi berjalan. Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil ini telah dimulai di 26 provinsi di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia pada pertengahan tahun 2025. Untuk memimpin operasional dapur-dapur tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 1.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), yang telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).

"Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready, yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana," jelas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi seperti dikutip dari Antara, Selasa (7/1/2025).

Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN, akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan pengawasan ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan.

Sejak Senin 6 Januari 2025, 190 dapur Makan Bergizi Gratis sudah beroperasi di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

3 dari 4 halaman

Program Makan Bergizi Gratis Baru di 26 Provinsi Saja, Ini Alasannya

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN (Wamendukbangga), Isyana Bagoes Oka, meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) / dapur makan bergizi gratis dan memantau pembagian makanan di SDN Bojong Koneng 03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Istimewa)

Pemerintah mulai menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana pada Senin 6 Januari 2025. Di mana, program ini salah satu yang menjadi jargon dan andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, program MBG tersebut baru diselanggaran di 26 provinsi saja. Hal ini pun ada alasannya.

"Tergantung kesiapan, kesiapan dari semua infrastruktur yang ada karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin 6 Januari 2025.

Karena itu, dia menyebut provinsi atau daerah mana yang sudah siap melaksanakan MBG, maka dipersilahkan. Sehingga, muncul hanya 26 provinsi saja.

"Jadi, bagi yang sudah siap, dieksekusi. Hal ini dilakukan dan untuk yang berikutnya yang sudah siap akan bertahap dilakukan, dan kami tadi sudah sepakat dengan Komisi IX untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi IX terlibat di dalam pembukaan satuan-satuan layanan tersebut," ungkap Dadan.

Di sisi lain, soal mitra dalam penyediaan makanan, menurut dia, semuanya sudah melalui tahapan verifikasi.

"Kami cek segala sesuatunya, jadi ada yang 13 ribu itu yang sesuai dengan persyaratannya, sesuai dengan yang disampaikan atau tidak. Karena kami cek sampai ke lokasi," ucap Dadan.

"Semua pihak terbuka. Ini kan program besar setiap hari butuhnya 30.000. Nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh dan semua pihak welcome," pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Tersebar 190 Titik di 26 Provinsi

Resmi Diluncurkan, Seperti Ini Antusiasme Siswa Sekolah Dasar Santap Makan Bergizi Gratis — Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini mulai bergulir serentak hari ini, Senin (6/1/2025), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai digelar hari ini, Senin 6 Januari 2025.

Salah satu program andalan Prabowo-Gibran ini siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi seluruh Indonesia.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu 5 Januari 2025.

"Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui," sambungnya.

Menurut, Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Kemudian Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.