Dasco Temukan Ada Pendamping Haji Sibuk ke Mall dan Naik Haji

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. — Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Sufmi Dasco Ahmad (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan saat pelaksanaan haji 2023, banyak temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pendamping haji. Pendamping tersebut menurutnya tidak mendampingi jemaah melainkan berkeliling mall.

"Saya juga menemukan 2023 itu jemaah haji yang harusnya ada pembimbing, pembimbing nya malah sibuk naik Haji. Dan saya kalau ke mall, lebih banyak ketemu pembimbing hajinya di situ, yang orang Indonesia," kata Dasco, dalam rapat berdama Komisi VIII DPR RI, Selasa (7/1/2025).

Dasco juga mengungkapkan temuan lain diantaranya jemaah haji menumpuk, makanan banyak yang hilang hingga kamar mandi tak layak.

"Bahwa kemarin itu tidak dilakukan kontijensi plan-nya misalnya bagaimana ketika jemaah numpuk, kamar mandi mampet, misalnya itu waktu saya naik Haji. Bagaimana kemudian makanannya hilang, diambil orang-orang," ujar dia.

Oleh karena itu, Dasco meminta Haji 2025 ada peningkatan pengawasan pendamping haji, makanan jamaah hingga penempatan hotel bisa lebih dekat dengan Masjidil Haram.

"Sebetulnya dengan biaya yang diambil kepada jemaah seharusnya penempatan hotel-hotel itu harusnya bisa dekat dengan Masjidil Haram. Banyak sekali yang memang dalam periode tahun ini, ini harus kita lebih rapihkan," pungkas Dasco.

2 dari 2 halaman

Komisi VIII Minta Dasco Dorong Pemerintah Lobi Arab Saudi Tambah 10 Ribu Kuota Haji

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta pemerintah segera melobi pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota haji 2025. Marwan meminta pimpinan DPR juga mendorong agar ada tambahan sebesar 10 ribu dari 221 ribu kuota.

Permintaan ini disampaikan Marwan kepada Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad. Dia berharap, Dasco bisa meneruskannya kepada pemerintah.

"Psikologi jemaah kita ini sebetulnya banyak yang merasa tidak sampai lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor umur sudah tua, daftar tunggu yang masih lama. Kalau masih memungkinkan ketua, didorong pemerintah tambahan kuota," kata Marwan dalam rapat bersama pimpinan Komisi VIII DPR, Selasa (7/1/2025).

Marwan meminta paling tidak ada tambahan 10 ribu tambahan kuota haji bagi Indonesia terutama untuk jamaah lansia.

"Didorong pemerintah tambahan kuota kalau ada paling tidak 10 ribu tambahan kuota. Kita sudah menyiapkan sekitar untuk 5 ribu jemaah nilai manfaat masih ada," ujar Marwan.

Marwan mengingatkan kerja sama terkait kuota hanya bisa dilakukan oleh pemerintah RI bukan DPR. Dalam waktu dekat, Panja Haji DPR RI akan berangkat ke Arab Saudi untuk penandatangan nota kesepahaman MoU.

"Biasanya kalau tambahan kuota tentu antar pemerintah. Jadi, tentu kami senang sekali mendengarkan berita bahwa Bapak Presiden memantau kita juga dan kami titip salam, tambahan kuota," pungkasnya.