DLH Jakarta Bakal Olah Sampah Organik Makan Bergizi Gratis Jadi Pakan Maggot hingga Kompos

Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Makan Bergizi Gratis, resmi berjalan. Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil ini telah dimulai di 26 provinsi di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia pada pertengahan tahun 2025. Untuk memimpin operasional dapur-dapur tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 1.000 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).

"Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready, yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana," jelas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi seperti dikutip dari Antara, Selasa, (7/1/2025).

Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan pengawasan ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan.

Sejak Senin, (6/1/2025), 190 dapur Makan Bergizi Gratis sudah beroperasi di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menyedot anggaran negara yang sangat besar. Pelaksanaannya juga melibatkan banyak pihak. Maka dari itu, pengawasannya menjadi hal yang wajib diperhatikan guna mencegah penyelewengan, khususnya tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindak tegas jika ditemukan oknum yang melakukan penyimpangan terhadap program Makan Bergizi Gratis.

"KPK memastikan setiap orang yang masuk dalam kategori subjek hukum yang dapat ditangani oleh KPK, dan didapat alat bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Juru Bicara atau Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada awak media, seperti dikutip Selasa (7/1/2025).

Menurut Tessa, KPK berharap pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Khususnya, tidak ada penyelewengan dalam prosesnya.

"Harapannya tidak terjadi penyimpangan, terlebih tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya," dia menandasi.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis (program MBG) menelan anggaran hingga Rp71 triliun. Program MBG dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto guna menciptakan Generasi Indonesia Emas, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi generasi mendatang di Indonesia.

"Program MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional yang tidak hanya untuk pelajar sekolah melainkan balita, santri, ibu hamil, dan menyusui," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu, 5 Januari 2025.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," tandas Hasan.