Perhitungan Kerusakan Lingkungan dalam Kasus Korupsi Timah Dinilai Perlu Ahli yang Berpengalaman

Liputan6.com, Jakarta - Perhitungan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan timah dalam kasus korupsi timah sedang ramai jadi perbincangan netizen di sosial media.

Sejumlah orang yang mempertanyakan kebenaran dari perhitungan yang dilakukan oleh Pakar Forensik Kebakaran Indonesia dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo.

Bambang Hero menghitung, total kerusakan lingkungan sebesar Rp271 Triliun yang terdiri dari Biaya Kerugian Lingkungan (ekologis) Rp 183 triliun, Biaya Kerugian Ekonomi Lingkungan Rp75 Triliun, dan Biaya Pemulihan Lingkungan Rp 11 triliun.

Sejak Senin 6 Januari 2025 sampai Selasa (7/1/2025) perbincangan netizen terkait dengan keraguan perhitungan yang dilakukan Bambang Hero banyak menyorot perhatian warga X (Twiter).

Mulai dari Hastag #BambangHeroSalahHitung sampai #BambangHeroBiangKerok, dan #PerhitunganKasusTimahHalu sudah menuai belasan ribu komentar dan postingan. Akun @GalaSkyz menyampaikan kekesalannya kepada Bambang Hero.

"Kerugian negara dihitung asal-asalan kayak gini malah bikin ekonomi makin anjlok. #BambangHeroBiangKerok banget sih ini, nggak ada solusi jelas," tulis @GalaSkyz dikutip Selasa (7/1/2025).

Kemudian ada juga @Lailajaladin mengomentari dasar perhitungan Bambang Hero yang digunakan sudah sangat lama dan mendorong DPR RI untuk turun tangan.

"Dasar laporan 2014 buat hitungan kerugian negara itu udah ketinggalan banget, BambangHeroBiangKerok harusnya lebih profesional dong, ga boleh asal klaim gini, masyarakat perlu dorong DPR buat turun tangan," tulis @Lailajaladin.

Selain itu, @dashasyarifah juga ikut kesaal karena Bambang Hero tidak transparan dalam menjelaskan yang dapat menurunkan kepercayaan publik.

"Ga bisa dianggep remeh sih, harus butuh transparansi karena menyangkut kepercayaan publik dan keuangan negara," tulisnya.

Pemilik akun @Fadeelrahmat juga menyampaikan aspirasinya dalam komentarnya yang mempertanyakan keahlian Bambang Hero untuk melakukan perhitungan kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan.

"Kok bisa prof kebakaran hutan ngurus tambang? beda banget ilmunya, udah gitu salah hitung lagi. Rugi negara dong," tulis @Fadeelrahmat.

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa crazy rich, Pantai Indah Kapuk, Helena Lim kembali digelar. Saksi mengungkap adanya penambangan ilegal hingga pertemuan Harvey Moeis dengan perwira polisi.

2 dari 4 halaman

Dalam Persidangan soal Bukaan Lahan

Sidang Lanjutan Korupsi Timah, Terdakwa Harvey Moeis Simak Keterangan Para Saksi — Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya dalam persidangan, 2 Ahli Geologi yang sekaligus memiliki sertifikat Competent Person Indonesia (CPI) dihadirkan sebagai saksi ahli, yakni Albert septario tempessy dan Syahrul.

Syahrul mengungkapkan, bukaan lahan di tahun 2015-2022 hanya sebanyak 32,75 hektare. Berbeda dengan hitungan yang dilakukan Bambang Hero seluas 170.363 hektar.

Syahrul memberikan pemaparan komprehensif tentang kondisi geologi serta dampak aktivitas tambang yang mencangkup analisis data selama 4 bulan dari berbagai sumber, termasuk studi literatur, wawancara dengan instansi, serta data satelit.

"Kami ingin memaparkan hamparan timah di Provinsi Bangka Belitung itu 45,09 persen. 54 persen yang bukan pembawa timah," kata Syahrul dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu 20 November 2024.

Hasil analisis awal, Syahrul menjabarkan, IUP PT Timah di Provinsi Bangka Belitung terbagi dalam 59 persen di Area Penggunaan Lain (APL), 40,17 persen di Hutan Produksi, dan 0,02 persen di Hutan Lindung.

Dalam proses analisisnya, Syahrul menggunakan citra satelit yang berbayar dengan resolusi tinggi 0,5 meter, kemudian membandingkan dengan yang gratis dengan resolusi 15 meter.

"Jadi kami membeli data karena kita tidak percaya 100 persen, kita membandingkan dengan apa yang berbayar. Jika beli, kita bandingkan. Ada perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan, tetap lebih bagus yang bayar," papar Syahrul.

3 dari 4 halaman

Lewat Citra Satelit

Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang kasus dugaan korupsi timah yang turut menjerat suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis. (Ist)

Dalam interpretasikan bukaan lahan melalui citra satelit, Syahrul membagi dalam 3 periode, yakni periode pertama sebelum tahun 2015, periode kedua tahun 2015-2022, dan periode ketiga setelah tahun 2022.

Periode pertama ditemukan bukaan lahan 213 hektar, kemudian periode kedua ditemukan bukaan lahan hanya 32,75 hektar, dan paling sedikit di periode ketiga sebanyak 20 hektar.

"Ini kami membandingkan bukaan lahan tersebut terhadap overlay dengan kawasan hutan. Jadi ada bukaan yang di dalam kawasan hutan. Ada yang di dalam APL kawasan hutan," papar Syahrul.

Syahrul memberikan penjelasan, orang yang bukan ahlinya jika melakukan perhitungan bukaan lahan timah, akan mendapatkan kesulitan untuk membedakan antara bukaan lahan timah dan non timah.

"Di Bangka ada 9 formasi, kemudian di Belitung itu ada kurang lebih sekitar 10 formasi. Apa itu formasi? formasi itu adalah batuan yang terbentuk di sana di mana dia memiliki jenis litologi yang berbeda," kata dia.

"Jadi bisa saja, kalau kita lihat, mungkin warnanya putih, tapi yang putih itu bukan menandakan bahwa itu semua adalah bekas penambahan timah. Misalnya di warna putih, itu adalah bekas penambahan antara lain. Contohnya mungkin Pasir Silika Atau yang lain, Kaolin," tambah Syahrul.

4 dari 4 halaman

Interpretasi Bukaan Lahan Tambang

Ahli Hukum Bisnis Nindyo Pramono dihadirkan oleh JPU sebagai saksi ahli dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi timah dengan terdakwa Tamron di PN Jakpus. (Ist)

Dalam interpretasi bukaan lahan tambang, Syahrul mengatakan, diperlukan pengalaman dan jam terbang yang tinggi agar tidak terjadi rancu dan data yang tidak valid.

"Ketajaman ini bisa diperoleh adalah, seseorang itu memiliki pengalaman atau jam terbang, terutama di dalam suatu komoditas. Nah, tetapi sepintas, kalau kita menggunakan yang free access, di sini kita bisa terjadi bias," papar Syahrul.

Dia menjelaskan, terlihat di sini yang pertama, adanya awan dan akan menjadi rancu. Artinya, kata Syahrul, ini bisa diinterpretasi atau tidak. Kemudian yang kedua, terlihat di sini ada bukaan yang cukup besar.

"Menjadi pertanyaannya, area ini area bukaan tambang atau bukan? Nah, di sinilah yang dibutuhkan ketajaman, jam terbang untuk melakukan interpretasi," ucap dia.

"Coba kita beralih ke sisi bagian yang berbayar. Nah, kalau kita lihat yang berbayar, terlihat di sini perbedaannya, sangat signifikan," tandas Syahrul.