7 Fakta Terkait Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah Tanggung Rp55,4 Juta

Pemerintah dan Komisi III DPR RI menyetujui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2025 yang ditanggung oleh jemaah berjumlah Rp55.431.750,78 juta atau sekitar Rp55,4 juta pada Senin 6 Januari 2025.

Jumlah tersebut setara 62 persen dari biaya penyelenggara haji (BPIH) 2025 yang ditetapkan yaitu sebesar Rp89.410.258,79 (Rp89,4 juta). Diketahui angka BPIH tersebut mengalami penurunan sekitar Rp4 juta.

Sebagai informasi, pada tahun 2024 lalu nilai BPIH berjumlah sekitar Rp93.410.286. Sementara itu, BPIH yang ditanggung langsung jemaah tahun lalu sebesar Rp56.046.172 sehingga turun sekitar Rp614.422.

"Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibandingkan rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00," kata Menag Nasaruddin Umar melansir dari situs Kemenag, Senin 6 Januari 2025.

Pihaknya menjelaskan pengesahan hasil Raker tersebut akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan BPIH sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Sementara itu, Indonesia pada tahun 2025 mendapatkan 221.000 kuota dengan jumlah yang terdiri dari 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU, 17.680 jemaah haji khusus.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang menjelaskan bahwa penurunan BPIH terjadi karena pemerintah dan DPR melakukan efisiensi terhadap sejumlah proses penyelenggaraan haji.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa banyak komponen yang biayanya dikurangi seperti pelayanan yang mengalami penurunan dari tahun lalu. Namun, Marwan menegaskan penurunan dan pengurangan tersebut tidak menurunkan kualitasnya.

"Termasuk pelayanan yang dilakukan terhadap nilai manfaat, itu juga ada penurunan yang tadinya kita di tahun lalu Proposinya 60:40 menjadi 62:38," kata Marwan.

Kemudian, dia juga menyebutkan biaya penerbangan mengalami penurunan meski masih menjadi biaya yang terbesar dalam komponen biaya haji yaitu Rp33.100.000. Selain itu, akomodasi di Mekkah saat ini menjadi Rp14 juta dari sebelumnya Rp17 juta.

Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89,4 juta per orang.

Angka ini turun hampir Rp4 juta dibandingkan BPIH tahun lalu yang mencapai Rp93,3 juta perorang. Pertimbangan dari kebijakan ini antara lain dari sisi efisiensi biaya dan optimalisasi penggunaan dana nilai manfaat, demi menjaga kualitas layanan serta keberlanjutan dana haji di masa depan.

Adapun komponen BPIH terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan oleh masing-masing jemaah serta subsidi dari Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji.

Ketua Panja Haji, sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Gerindra, H. Abdul Wachid, menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara besarnya biaya yang ditanggung jemaah dengan keberlanjutan nilai manfaat di masa akan datang.

"Sejalan dengan visi pemerintah, kami mendorong efisiensi agar subsidi nilai manfaat dari dana haji bisa lebih sustainable dan di sisi lain bisa mengurangi beban jemaah," ujar Abdul Wachid dalam keterangannya, Selasa 7 Januari 2025.

Ia mengaku, pihaknya telah bekerja keras untuk menurunkan angka BPIH tahun ini, baik komponen Bipih yang dibayarkan oleh masyarakat, maupun nilai manfaat yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Alhamdulillah, setelah melakukan rapat marathon kita berhasil menurunkan besaran BPIH tahun ini sekitar Rp4 juta dibanding usulan pemerintah," ujarnya seusai penetapan BPIH Tahun1446 H/2025 M.

Adapun melalui skema ini, komponen Bipih turun hingga Rp 600 ribu perorang, sementara komponen nilai manfaat secara umum turun hingga Rp 1 Triliun.

"Output dari keputusan ini adalah efisiensi dana haji demi keberlanjutan pendanannya di masa depan. Namun kami dari Fraksi Gerindra turut mendorong sejumlah hal yang perlu diperhatikan," ujar Abdul Wachid.

"Pertama, kami ingin memastikan BPIH 1446 H/2025 M bisa semakin dirasionalisasi tanpa mengorbankan fasilitas dan kualitas pelayanan ibadah haji, Kemudian, kami juga mengharapkan adanya pembekalan yang cukup bagi petugas haji. Selain itu, penting bagi Kemenag RI untuk merancang management crisis di titik-titik rawan demi memberikan pelayanan ibadah yang maksimal pada para jemaah," sambungnya.

Wachid menekankan bahwa keputusan ini mencerminkankepedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan biaya haji lebih terjangkau tanpa menurunkan standar pelayanan.

Selain itu, pengawasan ketat akan diterapkanuntuk memastikan dana yang dikelola tetap akuntabel dan bermanfaat secara optimal.

"Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo, kami berupaya mencari formulasi agar biaya haji tidak memberatkan calon jamaah, namun mampu meningkatkan kualitas pelayanan jadi lebih bagus dan berkelanjutan," ucap dia

"Karena efisiensi ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga tentang memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak nyata bagi kenyamanan dan kemudahan jamaah haji," jelas Wachid.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 atau turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

"Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat," terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.

Hilman menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan. Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

"Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri," sebut Hilman.

"Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar," sambungnya.

Alasan kedua, dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.

"Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi," ujarnya.

"Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini," sambungnya.

"Saya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag yang cukup ulet dalam bernegosiasi sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan," kata Hilman.

Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

"Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji," papar Hilman.

Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025). Mereka melaporkan soal besaran penurunan biaya haji 2025 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI.

"Kita melaporkan saja sudah selesai pembahasan panja tentang pembiayaan perjalanan haji untuk 2025. Tentu perjalanan panja yang sudah menetapkan ini kita bisa melakukan koreksi terhadap pembiayaan yang selama ini. Jadi ada penurunan," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.

Dia menyampaikan, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 turun menjadi Rp89,4 juta atau turun Rp4juta dibandingkan biaya haji 2024. Sementara, biaya haji yang dibebankan kepada jemaah turun menjadi Rp55 juta.

"Kalau dari sisi kurs yang tahun lalu 15.400 sekarang sudah 16.000. Kemudian berbagai pengenaan pajak di Saudi mestinya ongkos haji naik, tetapi kita mendapatkan beberapa poin di item-item pembiayaan haji ada yang perlu dikoreksi, koreksinya turun dari Rp93,4 di tahun lalu sekarang menjadi Rp89,4 ya sekitar 4 jutaan turun," ucap dia.

"Kemudian beban jemaah yang tahun lalu sekitar Rp56 juta sekarang hanya Rp55 juta dikurangi uang daftar awal Rp25 juta. Kemudian jemaah mendapatkan virtual account sekitar Rp2,1 juta, maka jemaah kira-kira melunasi nanti Rp27.900.000 tergantung jarak yang menjadi embarkasi, tapi rata-ratanya seperti itu," sambung Marwan.

Marwan menuturkan, pihaknya juga akan meminta arahan Prabowo terkait pengawasan ibadah haji 2025. Dia menekankan kualitas pelayanan ibadah haji tetap baik, meski biayanya mengalami penurunan.

"Tentu tugas kita berikutnya adalah memastikan layanan terhadap jemaah membaik, kalaupun turun. Kami ingin arahan-arahan cara-cara kalau pengawasan itu mengawal penyelenggaraan haji itu seperti apa," ujar Marwan.

Kemudian usai bertemu Presiden Prabowo, Marwan mengatakan Presiden Prabowo Subianto masih belum puas dengan angka penurunan biaya haji 2025 yang menjadi Rp55 juta. Prabowo ingin biaya haji 2025 yang dibebankan ke jemaah lebih rendah.

"Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah (Rp55 juta) itu," kata Marwan.

Namun, dia menyebut biaya haji 2025 tak mungkin diturunkan lagi sebab pemerintah dan DPR telah menyepakatinya. Manwar mengatakan penurunan biaya haji sesuai keinginan Prabowo akan dibahas lagi pada tahun 2026.

"Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, Mungkin saja periode ini tidak, karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami, Komisi 8, bahwa arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," kata Marwan.

Menurut dia, DPR dan Prabowo memiliki pandangan yang sama bahwa biaya haji dapat diturunkan Rp1 juta hingga Rp2 juta. Kendati begitu, Marwan menuturkan bahwa penurunan biaya haji tahun berikutnya harus mempertimbangkan kurs mata uang asing.

"Mengenai spesifikasi angka Pak Presiden tidak menunjukkan itu tapi tetap ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden, mungkin Rp1 juta, Rp2 juta lagi masih bisa diturunkan," tutup Marwan.