Tuntaskan KJS di Tingkat Komisi atau Jokowi `Dilengserkan`?

Joko Widodo atau Jokowi terancam dicopot dari kursi Gubernur DKI karena para anggota DPRD DKI tengah mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi. Maka itu, persoalan yang bermula dari kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ini diharap tak berlarut-larut.

"Saya tidak tanda tangan. Justru saya berharap ini tidak bergulir. Kemarin kami rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI (Dien Emmawati), jangan sampai 3 minggu. Hari Senin (27/5) harus sudah ada jawaban," kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar, Asraf Ali dalam perbincangan dengan Liputan6.com, Jumat (24/5/2013).

Asraf menegaskan, dalam rapat Komisi E DPRD DKI Bidang Kesejahteraan itu, dirinya sempat menyatakan ada penggalangan tanda tangan untuk mengajukan interpelasi. Maka itu, bila masalah itu tidak tuntas pada tingkat komisi, Asraf justru khawatir penggalangan dukungan interpelasi itu semakin menguat.

"Maka itu, hari Senin nanti harus sudah ada jawaban. Itu yang saya sampaikan ke Komisi E," kata anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.

Dalam rapat terakhir dengan Dinas Kesehatan DKI dan rumah sakit, kata Asraf, sudah diputuskan akan digelar lagi pada Senin nanti. Asraf berharap, ada jawaban memuaskan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI.

"Pada prinsipnya, rumah sakit tidak menghambat masyarakat untuk berobat. Rumah sakit sepakat membuka kembali pelayanan. Tapi yang menjadi masalah itu soal tarif," ujar Asraf.

Mendengar berita ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat gerah. "Kalau interpelasi biasa. Nggak interpelasi saja sudah nanya-nanya kita kok. Itu gaya-gayaan saja," ucap Ahok di Balaikota, Jakarta. "Ya panggil kita saja. Hak nanya saja belagu banget." (Ism/*)