Soal Revisi UU TNI, Legislator Golkar Pastikan Ada Batasan Militer-Sipil Agar Tak Tumpang Tindih

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Golkar, Gavriel Novanto mengungkap, salah satu aspek utama dalam revisi UU TNI adalah penegasan batas yang lebih rigid terhadap peran TNI di luar tugas-tugas pertahanan.

“Revisi ini untuk memastikan bahwa prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain,” kata Gavriel dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

Soal kekhawatiran kembalinya dwifungsi TNI ekses revisi UU TNI, Gavriel menjelaskan DPR tetap berkomitmen menjunjung tinggi supremasi sipil. Menurut dia, revisi UU TNI ini justru hendak mengatur batasan yang jelas mengenai kedudukan dan tugas-tugas pokok TNI, termasuk kementerian atau lembaga apa saja yang boleh diisi oleh prajurit aktif.

“Sebenarnya hanya perluasan saja. Penambahannya pun sangat terbatas, hanya ditambah 5, karena UU TNI yang berlaku saat ini sudah mengatur ada 10 lembaga sipil yang boleh diisi oleh prajurit aktif,” jelas Gavriel.

Gavriel mengungkap, revisi UU TNI juga akan menyesuaikan batas usia pensiun prajurit yang diatur berdasarkan kepangkatan masing-masing. Dia menyatakan, hal itu dilakukan untuk menghindari stagnasi dalam sistem kepemimpinan, serta memperlancar proses regenerasi di tubuh TNI.

“Penyesuaian usia pensiun juga perlu dilakukan untuk mencerminkan penghargaan atas pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan negara.Jika batas usia pensiun diseragamkan untuk semua tingkatan, justru akan menghambat dinamika organisasi dan pembinaan karier prajurit, serta bisa membebani keuangan negara,” beber Gavriel.