Revisi UU TNI, Ibas Minta Supremasi Sipil Tetap Menjadi Hal Utama

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan Revisi UU TNI harus tetap mengedepankan supremasi sipil. Menurut dia, revisi juga harus dilakukan secara bersama dengan melibatkan semua pihak.

"RUU TNI ini adalah produk yang kita revisi bersama, melibatkan pemerintahan, tentara, sipil, dan parlemen. Sejauh ini sudah banyak masukan dan perubahan terkait pasal pasal tertentu. Kita ingin supremasi sipil tetap dikedepankan," kata Ibas melalui keterangan pers diterima, Selasa (18/3/2025).

Ibas menambahkan, revisi UU TNI harus tetap ada batasan yang jelas dalam keterlibatan TNI di ranah sipil. Dia meyakini, TNI aktif tidak akan masuk ke ranah-ranah yang tidak diperlukan.

"Untuk itu, ada pembatasan bagi TNI yang bisa terlibat di ranah-ranah sipil tersebut, karena itu bagian dari supremasi sipil dan bukan kembali ke dwifungsi," tambah Ibas dalam acara Audiensi FKPPI Tangguh, Merakyat, dan Sejahtera "Penjaga Kedaulatan Bangsa" Senin (17/3/2025), bersama Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI – Polri (FKPPI) di Gedung MPR RI.

Putra dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menekankan tidak boleh adanya standar ganda dalam penegakkan aturan. Menurut dia hal itu sudah dicontohkan oleh kakaknya sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kita juga tidak boleh standar ganda. Pada TNI, orang tua kita, saudara kita yang hendak bekerja di luar jalur yang sudah ditentukan, boleh, tapi mengundurkan diri atau berhenti dulu dari TNI. Yang itu juga dilakukan oleh beberapa profesional TNI. Tidak usah jauh-jauh, kakak saya sendiri Mas AHY, adalah contoh penegakkan supremasi sipil, yang harus pensiun dini di usia relatif muda dengan karir cemerlang, karena menghargai supremasi sipil itu," jelas Ibas.

Ibas meyakini, Revisi UU TNI dibentuk tidak untuk membuat penyimpangan namun justru untuk memperkuat.

"Saya yakin, aturan main itu dibentuk untuk mewadahi dan membuat suatu pembingkaian supaya kita tidak lari atau keluar jalur dari sektor-sektor yang tidak diperlukan, tapi justru memperkuat," tandas Ibas.