Mendikdasmen Soal Bantuan untuk Guru Honorer: Nominalnya Masih Dihitung

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan PPDB tahun ini berganti nama menjadi SPMB dengan beberapa perubahan skema penerimaan. (Kukuh Setyono)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengupayakan adanya bantuan untuk guru honorer nonsertifikasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, namun nominalnya belum diputuskan karena masih dihitung oleh Kementerian Keuangan, kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

"Untuk saat ini, kita sedang mendata guru-guru honorer di tanah air," ujarnya saat ditemui usai melakukan kunjungan kerja di SD 3 Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (20/3/2025).

Jumlah guru honorer, kata dia, diperkirakan lebih dari 800.000 guru, sehingga cukup besar jumlahnya. Sebelumnya juga sudah dicairkan untuk puluhan ribu guru.

"Sedang kita hitung, nanti kami rencanakan juga untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan nominalnya masih dihitung oleh Kementerian Keuangan," ujarnya dikutip dari Antara.

Menurut dia, guru yang mendapatkan bantuan pun juga akan dipilih berdasarkan skala prioritas.

Dalam kunjungannya ke SD 3 Pasuruhan Lor Kudus itu, Abdul Mu'ti saat disambut para guru sempat bertanya kepada masing-masing guru.

Saat bertemu dengan guru honorer, Mendikdasmen juga menanyakan gaji yang diterima setiap bulannya, yang disebutkan hanya Rp400 ribu.

Ketika ditanyakan gaji sebesar itu cukup atau tidak, ternyata dijawab oleh guru perempuan tersebut cukup. Abdul Mu'ti pun bergurau berarti tidak perlu dibantu pemerintah.

2 dari 3 halaman

Sekolah Rakyat Butuh 60 Ribu Guru

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). (Dok. Istimewa)... Selengkapnya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa sebanyak 60 ribu guru dibutuhkan untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat.

"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," kata Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa skema perekrutan guru masih dalam tahap pematangan.

"Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," ujarnya.

Terkait kurikulum, Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pembahasannya masih berlangsung. Saat ini, terdapat dua skema yang bisa diterapkan di Sekolah Rakyat.

"Mengenai kurikulumnya memang ada dua skema. Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul ya itu berarti Pak Mendiktisaintek. Tapi juga bisa ikuti Kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini," jelasnya.

"Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul garuda itu. Tapi kalau Kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini," sambungnya.

3 dari 3 halaman