Revisi KUHAP, Komisi III DPR: Penghinaan Presiden Dapat Diselesaikan Lewat Restorative Justice

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menyatakan, berdasarkan draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan restorative justice (RJ).

"Merujuk pemberitaan beberapa media bahwa pasal penghinaan presiden tidak termasuk yang dapat diselesaikan dengan RJ dalam RUU KUHAP, perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Senin (24/3/2025).

Habiburokhman mengaku ada kesalahan redaksi pada RUU KUHAP Pasal 77. Menurutnya, RUU tersebut tak mencantumkan penghinaan presiden sebagian pasal yang dikecualikan dapat diselesaikan dengan RJ.

"Ada kesalahan redaksi dari draft yang kami publikasikan di mana seharusnya Pasal 77 tidak mencantumkan pasal penghinaan presiden dalam KUHP sebagai pasal yang dikecualikan untuk dapat diselesaikan dengan RJ," katanya.

Menurutnya, seluruh fraksi di DPR telah sepakat pasal penghinaan terhadap presiden diselesaikan lewat RJ.

"Kami tegaskan bahwa seluruh fraksi sudah sepakat pasal penghinaan presiden justru pasal yang paling penting harus diselesaikan dengan RJ. Karenanya dapat dipastikan hal tersebut tidak akan berubah saat pembahasan dan pengesahan," ujarnya

Berikut bunyi Pasal 77 berdasarkan RUU KUHAP.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dikecualikan untuk:

a. tindak pidana terorisme

b. tindak pidana korupsi

c. tindak pidana tanpa korban

d. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya

e. tindak pidana terhadap nyawa orang

f. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus

g. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna