Marak Preman Berkedok Ormas Minta THR Lebaran, Bisa Diberantas?

Sebelumnya, viral di media sosial seorang pria bernama Suhada mengaku sebagai "jagoan Cikiwul" memaksa minta THR dan mengintimidasi petugas keamanan sebuah perusahaan plastik di Bantargebang, Bekasi.

Bang jago itu memaksa bertemu dengan pimpinan perusahaan, lantaran proposalnya telah ditolak.

"Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Masih ada nih gua nih," ujar pelaku yang kemudian coba ditenangkan oleh petugas sekuriti.

"Gua mau ketemu sama pimpinan, bos lu," ucap pelaku lagi saat beradu mulut.

Dia terlihat marah kepada sekuriti yang memberinya uang. "Gue enggak mau itu duit lu. Gue mau pimpinan lu sini," ucap Suhada.

Pria bertumbuh gempal itu mengancam akan menutup akses jalan di sekitar perusahaan apabila permintaan THR tidak diberikan. "Kalo gue tutup jalan depan, bisa bergerak?" kata Suhada.

Petugas sekuriti kemudian mencoba meredam dengan mengatakan akan menyerahkan kembali proposal pelaku kepada pimpinan perusahaan.

Setelah video amukannya viral, Suhada buru-buru bikin klarifikasi. Dalam video yang beredar, dia tampak menyesal dan meminta maaf kepada warga yang merasa terganggu.

"Saya salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya takut salah karena mengaku jagoan di Cikiwul," ucap Suhada dalam video yang tersebar di media sosial seperti dikutip, Jumat, 21 Maret 2025.

Namun, hukum berbicara lain. Suhada pun ditangkap polisi karena aksinya yang meresahkan. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan, menerangkan Suhada telah diciduk di Sukabumi, Jawa Barat.

"Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 di Sukabumi, sementara sedang proses penyidikan," ujar Binsar dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret 2025.

Pria Mabuk Minta THR ke Tukang Cukur di Cilandak

Sementara itu, di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, ada seorang pria mengaku anggota ormas meminta THR lebaran ke tukang cukur. Peristiwa itu terjadi Senin, 24 Maret 2025, dan viral di media sosial.

Terlihat pria berbaju kuning itu meminta uang dalam kondisi mabuk dan mengaku berasal dari salah satu ormas.

Mendapati peristiwa itu, pihak kepolisian langsung menindak pria berinisial T yang mengaku anggota ormas tertentu.

"Sudah dibawa ke Polres sama tim Polres bersama tukang cukurnya," kata Kapolsek Cilandak Kompol Febriman kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025 dilansir Antara.

Febriman menegaskan pria itu bukan anggota ormas, melainkan orang yang sedang di bawah pengaruh minuman keras (miras) alias mabuk.

Dia berharap kejadian ini bisa berakhir secara kekeluargaan demi keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Polsek Cilandak telah menyerahkan pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan.

"Saya harap diselesaikan secara kekeluargaan, tidak ada minta. Ada minta tapi juga tidak dikasih," ujar Febriman.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menilai fenomena ormas meminta tunjangan hari raya (THR) ke para pengusaha adalah budaya saat lebaran di Indonesia sejak lama. Menurut Syafi'i, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

"Saya kira itu fenomena budaya lebaran di Indonesia sejak dahulu kala, tidak perlu kita persoalkan," ujar Wamenag Syafi'i dikutip Selasa, 25 Maret 2025.

Syafi'i mengatakan terkadang ormas-ormas memang mendapatkan THR dan juga tidak. Jika pun dapat, ada jumlah THR-nya yang juga lebih maupun kurang.

"Ya, mungkin ada yang lebih, ada yang kurang dan sebagainya. Ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak," kata politikus Partai Gerindra ini.

Berbeda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai maraknya ormas memalak pelaku usaha dengan dalih tunjangan hari raya (THR) menjadi masalah serius yang perlu perhatian.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menegaskan, gangguan ormas minta THR jadi permasalahan yang kerap dihadapi saat menjelang hari raya.

"Betul, ya itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial," ungkap Todotua di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Dia menegaskan tidak segan untuk menindak tegas oknum ormas tersebut. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan penegak hukum. "Kan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan itu," tegas dia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan secara tegas melarang ormas meminta THR lebaran kepada pemerintah daerah maupun pengusaha di wilayahnya.

"Tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor manapun," kata Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Selasa, 18 Maret 2025.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdullah, mendesak pihak kepolisian menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa.

Aparat bisa membuka posko pengaduan terkait aksi premanisme itu. Abdullah mengatakan, keberadaan preman berkedok ormas itu sudah lama dikeluhkan masyarakat, instansi pemerintah, pengusaha, dan pihak-pihak yang selama ini menjadi korban pemalakan. Mereka sering menebar teror.

"Preman berkedok ormas itu selalu berulah dan memalak masyarakat. Mereka merasa menjadi penguasa wilayah, sehingga bisa seenaknya memalak," kata Abdullah, Sabtu, 22 Maret 2025.

Aksi mereka semakin mencolok menjelang hari raya. Mereka keliling ke beberapa lokasi untuk meminta THR. Mereka datang ke pengusaha, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, pabrik-pabrik, toko, dan tempat-tempat yang bisa mereka palak.

"Mereka membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap korban. Jelas itu bentuk premanisme yang tidak boleh dibiarkan," tegasnya.

Untuk itu, Abdullah mendesak kepolisian untuk berani menertibkan dan menangkap para preman berkedok ormas itu. Mereka sudah melakukan tindak pidana dengan melakukan pemerasan dan kekerasan.

Polisi harus bergerak cepat jika ada preman yang memeras dengan dalih meminta THR. "Polisi bisa membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban preman berkedok ormas. Masyarakat harus berani lapor ke polisi," ujar Abdullah.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal melaporkan ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi kepada pihak kepolisian.

Menurut Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, tindakan ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi tidak bisa dibiarkan.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak," kata Noel dalam keterangannya.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha. Kepala negara pun memerintahkan TNI-Polri untuk menindak ormas-ormas tersebut.

"Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

Eks Menteri Menko Polhukam ini memastikan pemerintah akan memberikan tindakan terhadap ormas-ormas yang melakukan pungli hingga mengganggu jalannya investasi dan operasional pabrik.

"Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik," kata Luhut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahron mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan TNI-Polri tegas terhadap para preman berkedok ormas.

"Ini merupakan peringatan keras dari Presiden Prabowo kepada semua ormas preman. Kalau ketahuan masih berani lakukan pungli, saya jamin 100 persen ormas tersebut bakal disikat habis dan dibubarkan. Karena pungli ini kadang juga disuruh dan hasilnya disetor ke kas ormas tersebut," kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret 2025.

"Jadi tidak perlu lagi pakai istilah oknum ormas. Satu bermasalah, semuanya kena," sambungnya.

Politikus NasDem ini menuturkan, Indonesia merupakan negara yang ramah bagi dunia investasi dan usaha. Namun, keberadaan oknum pungli ini yang merusak hal tersebut.

"Sebetulnya kebijakan pemerintah sudah sangat pro terhadap iklim investasi dan usaha. Namun preman pungli inilah yang kadang suka meresahkan, bikin orang ragu berinvestasi," ungkap Sahroni.

Dia pun mengungkapkan, pelaku ormas yang meminta pungli tersebut terkesan seperti melawan negara.

"Pengusaha sudah bayar pajak, malah diminta uang lagi sama ormas preman setempat. Enggak dikasih, diganggu usahanya. Ini kan sama saja mereka mau melawan negara, makanya aparat perlu sikat mereka," pungkasnya.