Demokrat sedang gerah terhadap sikap PKS soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Terutama terkait keberadaan spanduk "Tolak BBM Naik" yang terpampang di jalan-jalan.
"PKS harus segera turunkan spanduk yang provokatif tersebut," kata Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam rilisnya, Rabu (5/6/2013).
Dia menambahkan, sebagai anggota koalisi, PKS seharusnya mendukung pengalihan subsidi BBM kepada sektor lain yang jauh lebih bermanfaat bagi publik. Untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan insfrastruktur, perbaikan pendidikan, kesehatan. "Kepentingan politik sesaat yang dimainkan PKS hendaknya segera dihentikan. Kepentingan besar bangsa harus dikedepankan," kata dia.
Didi meminta PKS tak berkaki dua dalam isu BBM. "Namun kalau tetap PKS mengambil sikap berbeda soal BBM ini, tentulah harus ksatria. Tarik seluruh menteri dan segera keluar dari koalisi," kata Didi.
"Tak elok rasanya hanya mau ikut kebijakan yang enak-enak saja, yang populer. Sementara kebijakan yang tidak populer dan tidak enak, tidak mau ikut menanggung resiko."
Isu BBM, tambah Didi, sangat sensitif. Perlu penjelasan pada publik bahwa ini demi penyelamatan ekonomi rakyat.
"Jadi janganlah ada lagi spanduk-spanduk yang membingungkan dan menyesatkan," kata dia. "Spanduk-spanduk provokatif tersebut hanyalah menambah keruh situasi. Akan membuat publik jadi bingung dan terprovokasi."
Semalam digelar rapat Setgab di kediaman Wakil Presiden Boediono. Dihadiri pimpinan partai dan fraksi anggota koalisi. Hanya PKS yang tidak mengirimkan wakilnya. (Ein)
"PKS harus segera turunkan spanduk yang provokatif tersebut," kata Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam rilisnya, Rabu (5/6/2013).
Dia menambahkan, sebagai anggota koalisi, PKS seharusnya mendukung pengalihan subsidi BBM kepada sektor lain yang jauh lebih bermanfaat bagi publik. Untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan insfrastruktur, perbaikan pendidikan, kesehatan. "Kepentingan politik sesaat yang dimainkan PKS hendaknya segera dihentikan. Kepentingan besar bangsa harus dikedepankan," kata dia.
Didi meminta PKS tak berkaki dua dalam isu BBM. "Namun kalau tetap PKS mengambil sikap berbeda soal BBM ini, tentulah harus ksatria. Tarik seluruh menteri dan segera keluar dari koalisi," kata Didi.
"Tak elok rasanya hanya mau ikut kebijakan yang enak-enak saja, yang populer. Sementara kebijakan yang tidak populer dan tidak enak, tidak mau ikut menanggung resiko."
Isu BBM, tambah Didi, sangat sensitif. Perlu penjelasan pada publik bahwa ini demi penyelamatan ekonomi rakyat.
"Jadi janganlah ada lagi spanduk-spanduk yang membingungkan dan menyesatkan," kata dia. "Spanduk-spanduk provokatif tersebut hanyalah menambah keruh situasi. Akan membuat publik jadi bingung dan terprovokasi."
Semalam digelar rapat Setgab di kediaman Wakil Presiden Boediono. Dihadiri pimpinan partai dan fraksi anggota koalisi. Hanya PKS yang tidak mengirimkan wakilnya. (Ein)