Tifatul: Tidak Ada Undangan Rapat Kabinet

3 Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menghadiri 2 rapat penting di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 12 Juni 2013 lalu. Ketidakhadiran ketiganya terjadi di tengah penolakan PKS terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Rapat penting itu membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rapat kabinet.

Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang merupakan menteri asal PKS menampik absen dalam Rapat Kabinet. Ia mengaku hanya diundang rapat untuk membahas laporan BPK, bukan rapat kabinet.

"Tidak ada udangan rapat kabinet di hari itu. Yang ada adalah undangan terkait laporan keuangan ke BPK. Saya sudah minta izin ke Bapak Presiden untuk tidak hadir. Saya akan melakukan sosialiasi kenaikan harga BBM secara internal ke partai," ujar Tifatul usai berbicara dalam sesi 'Menciptakan Platform Konvergensi Media Massa Depan' pada Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/6/2013).

Ia pun membantah isu yang menyebutkan ada utusan Istana Presiden yang minta PKS keluar dari koalisi. "Tidak ada yang datang ke saya," cetus Tifatul singkat.

Ia juga mengaku tidak tahu jika ada pengurus DPP yang menerima utusan Istana itu. "Saya tidak tahu. Cek saja ke partai. Kan ada banyak orang di partai," kata Tifatul.

Jika diminta mundur dari kabinet karena PKS menolak rencana kenaikan harga BBM, ia pun menyerahkan hal ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hehehe... Itu terserah Bapak Presiden saja," tukas Tifatul. (Adi/Sss)