Bawaslu Diminta Pantau Penyaluran Dana BLSM

Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencermati pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dari penelitian yang diperoleh, sejak 2008 hingga 2009 sudah Rp 27 triliun uang negara dialirkan untuk dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Rp 18 triliun untuk dana beras miskin (raskin) menggunakan dana pemilu.

"Marcus Mietzner peneliti dari Australia meneliti dari Juli 2008 sampai Juli 2009 atau hanya sekitar 8 bulan pemakaian dana pemilu Rp 27 triliun untuk BLT bansos. Dan Rp 18 triliun dipakai raskin. Inilah yang menurut saya harus dicermati," kata Hasto di Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Hasto berharap Bawaslu dapat melakukan pengawasan dan pencegahan dalam setiap tahapan pemilu. Tujuannya, semata-mata agar pemilu dapat berlangsung demokratis. Sehingga ke depan Pemilu bukan suatu perihal menang atau kalah, tapi suatu legitimasi dari rakyat.

"Pemilu demokratris bukan hanya terlihat adanya regulasi, tapi juga diukur dari penyelenggara pemilu netral. Apalagi Bawaslu dari panitia menjadi badan, sehingga kami harap lebih baik ke depan," kata Hasto.

Sementara untuk BLSM, pemerintah mengalokasikan Rp 9 triliun lebih selama 4 bulan untuk dibagikan kepada warga miskin. Awalnya dana BLSM yang akan dicairkan sekitar Rp 12 triliun. Tetapi jumlah itu dikurangi Rp 2,3 triliun.

Rp 2,3 triliun yang dikurangi itu akan dialokasikan untuk infrastruktur pedesaan sebesar Rp 1,2 triliun. Sisanya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Ism/Mut)