Silpa DKI Tinggi, Ahok: Cabut Biaya Pembebasan Lahan!

DPRD DKI Jakarta memprediksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013, akan tinggi. Penyebabnya, 3 dinas Pemprov DKI yakni, Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman, terpaksa mengembalikan anggaran miliaran rupiah pembebasan lahan karena terbentur administrasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pembebasan lahan merupakan salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di beberapa dinas. Karena itu, Pemprov DKI akan mencabut biaya pembebasan lahan dari dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Kemudian, akan dialihkan ke penyertaan modal dan pembelian kendaraan untuk Dinas Kebersihan dan Dinas PU.

"Cabut. Kita mau cabut di ABT. Kita mau penyertaan modal untuk JakPro dan Bank DKI kalau bisa sekitar Rp 1 triliun. Dan pembelian kendaraan untuk sampah dan untuk PU," ujar Ahok di Balaikota, Selasa (25/6/2013).

Mantan bupati Belitung Timur itu memperkirakan besaran Silpa APBD DKI 2013 yang dikarenakan batalnya pembebasan lahan, sekitar Rp 2,5 hingga Rp 3 triliun. Sebab, menurut undang-undang yang baru semua proses administrasi lahan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tidak lagi berada pada P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu).

Ahok melanjutkan, batalnya pembebasan lahan bukan merupakan hal yang perlu dikhawatirkan. Melainkan persoalan banyaknya pengadaan barang dan jasa yang dibawa dari Pagu Anggaran dan sudah dipotong. Sehingga masih ada sisa dana.

"Nah itu kan juga kita pikir, masih bisa nggak dipake buat Silpa? Kalau iya, kita mau cabut uang itu," tukas Ahok. (Adi/Mut)