Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku belum tahu sampai kapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang para menterinya bepergian ke luar negeri. Larangan bepergian ke luar negeri ini diberikan sejak pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Saya belum bisa memastikan sampai kapan," kata Julian Aldrin Pasha setelah menghadiri acara Tropical Forest Alliance 2020 di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurut Julian, larangan bagi para menteri untuk bepergian ke luar negeri itu bukan terkait isu pergantian menteri (reshuffle). Larangan itu hanya untuk kelancaran pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat alias BLSM.
"Yang pasti agar semua paket bantuan yang menyertai kebijakan pengurangan subsidi BBM agar dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM yang juga Sekretaris Setgab Koalisi Amir Syamsuddin mengatakan, larangan bepergian ke luar negeri ini ditujukan agar para menteri berkonsentrasi dalam menjalankan tugas. Imbauan ini tidak terkait isu penggantian menteri asal PKS.
"Itu suatu kondisi di mana kita harus berkonsentrasi," kata Amir. (Eks/Mut)
"Saya belum bisa memastikan sampai kapan," kata Julian Aldrin Pasha setelah menghadiri acara Tropical Forest Alliance 2020 di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurut Julian, larangan bagi para menteri untuk bepergian ke luar negeri itu bukan terkait isu pergantian menteri (reshuffle). Larangan itu hanya untuk kelancaran pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat alias BLSM.
"Yang pasti agar semua paket bantuan yang menyertai kebijakan pengurangan subsidi BBM agar dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM yang juga Sekretaris Setgab Koalisi Amir Syamsuddin mengatakan, larangan bepergian ke luar negeri ini ditujukan agar para menteri berkonsentrasi dalam menjalankan tugas. Imbauan ini tidak terkait isu penggantian menteri asal PKS.
"Itu suatu kondisi di mana kita harus berkonsentrasi," kata Amir. (Eks/Mut)