[VIDEO] Masih Banyak Warga Miskin di Daerah Tak Terima BLSM

Pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di sejumlah wilayah sudah dilangsungkan. Namun tidak bagi warga miskin di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang hingga kini belum juga menerimanya.

Ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Kamis (27/6/2013), masyarakat mengeluhkan keterlambatan itu, mengingat harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan sudah mulai naik. Kesibukan pun terlihat di Kantor Pos Tasikmalaya yang tengah menyiapkan pencairan dana BLSM.

Pihak PT Pos juga belum dapat memastikan jadwal pencairan dengan pasti kapan BLSM dicairkan. Karena menurut Kepala Kantor Pos Tasikmalaya, Joko Sudarman, pihaknya belum menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk dibagikan kepada warga miskin.

Untuk Kabupaten Tasikmalaya, jumlah penerima bantuan ini mencapai 137 ribu orang. Sementara di Kota Tasikmalaya mencapai 45 ribu orang. Sementara warga mengeluhkan kondisi ini, mengingat harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan telah lebih dulu naik.

Di Kantor Lurah Purus di Jalan Purus 1, Kota Padang, tiada henti didatangi warganya. Mereka menuntut lurah agar nama mereka dimasukkan ke dalam daftar penerima BLSM.

Ini merupakan hari ke-3 mereka berupaya agar bisa mendapatkan BLSM. Sebelumnya mereka telah mendatangi wakil walikota dan camat, namun tidak membuahkan hasil. Mereka pun mengancam tidak akan mengikuti pemilihan umum alias golput, jika tidak juga mendapat santunan BLSM.

Di Kelurahan Purus, terdapat 800 KK yang termasuk kategori kurang mampu yang sebelumnya mendapat Jamkesmas atau beras miskin. Namun pada tahun ini hanya sekitar 300 KK yang mendapat BLSM.

Pemandangan serupa juga tampak di Kelurahan Tembong, Serang. Kantor kelurahan ini didatangi warga yang memprotes karena tidak tercatat sebagai penerima bantuan BLSM.

Sementara banyak warga yang tergolong mampu justru mendapat bantuan ini. Bahkan dari data penerima, banyak di antaranya berstatus pegawai negeri sipil.

Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan petugas pos yang melakukan verifikasi. Warga meminta pemerintah melakukan pengawasan secara cermat dan ditindaklanjuti dengan data yang sudah valid dan benar. (Frd/Mut)