Yang Teraniaya dalam Kenangan

Liputan6.com, Jakarta: Muslim Lahado terperanjat. Putranya, Dody Rusdiansyah, mendadak muncul di muka rumah dalam keadaan tak sadar, pingsan. Muslim benar-benar tak percaya tubuh Dody tampak kurus kering. Padahal, sebelum berangkat dari Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, badan Dody cukup bugar dan sehat.

Peristiwa pada pertengahan Mei 2003 itu tak kunjung tersaput dari ingatan Lahado sampai sekarang. Impian agar anaknya "jadi orang" setelah tamat dari STPDN kandas dan terasa sulit terwujud. Anaknya nekat kabur dari Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat--lokasi STPDN--karena tak tahan dengan tindakan keras mahasiswa senior. Penyiksaan itu cukup dahsyat. Sampai-sampai, kala sakit pun Dody terus dihajar. Beruntunglah mahasiswa angkatan XIV itu masih hidup, meski tulang rusuk sebelah kanannya sempat dibebat karena cedera parah.

Muslim berkisah, setelah kondisi kesehatan Dody membaik, tak lantas traumanya lenyap. Bahkan, Dody masih sering pingsan. Dody juga jadi gampang tersinggung dan enggan bicara dengan orang tak dikenal. "Dia kini lebih banyak diam," Muslim bertutur getir.

Kenyataan pahit rupanya kian mengurung Muslim. Setelah beberapa hari anaknya menghilang dari kampus, dia menerima surat dari STPDN ihwal pemecatan Dody. Dasar pemecatan ini, di mata Muslim, sungguh tak masuk akal. Sayang, dia tak sanggup berbuat banyak. Penjelasan bernada protes, yang menerangkan bahwa anaknya kabur karena tak kuat menahan siksaan para senior tak digubris. "Sampai sekarang pun tak ada tanggapan dari pihak kampus," ujar Muslim dengan nada tinggi.

Lain lagi kisah Nyonya Muhamad Nursan Amin. Perempuan separuh baya ini selalu menangis jika teringat nasib anaknya, Arizal Amin. Arizal tewas saat berekreasi bersama seluruh praja STPDN ke Danau Toba, Sumatra Utara, pada 19 Juli 2000. Yang paling memilukan, dia sama sekali tak pernah bisa melihat jasad anaknya untuk terakhir kali. Sebab, jasad Arizal sudah di peti mati ketika sampai di kediamannya di Kabupaten Sidrep, Sulawesi Selatan. Keluarganya tak diizinkan membuka peti tersebut. Itulah sebabnya, sang ibu hanya bisa menangis sambil menatap hambar kotak jenazah itu.

Kabar yang masuk ke telinganya Arizal mati tenggelam, tak lebih. Padahal, selama ini, anak cerdas angkatan XI di STPDN itu menjadi kebanggaan keluarga Muhamad Nursan. Mereka benar-benar tak tahu peristiwa sebenarnya, sampai suatu ketika, teman sekampung almarhum dan sesama praja STPDN bercerita bahwa Arizal tewas kerena nekat melompat ke Danau Toba, ketika kapal feri yang mereka tumpangi dihantam ombak besar. Ajaibnya, kronologi kejadian sebenarnya peristiwa itu tak pernah diketahui. Yang mereka tahu, jenazah anak mereka sudah diotopsi di Rumah Sakit Umum Medan. Saat itu, Muhamad Nursan diminta menandatangani surat penyerahan jenazah dari Satuan Kepolisian Air dan Udara Sumut. Setelah itu, semuanya gelap.

Duka dan kebingunan bukan cuma milik keluarga Muhamad Nursan. Keluarga almarhum Wirawan Nurman juga merasakan. Kesedihan keluarga asal Makassar, Sulsel, ini makin lengkap karena Wirawan meninggal beberapa saat sebelum acara wisuda angkatan IX digelar tahun ini. Kakak kandung Wirawan, Nurdin Nurman mengatakan, menurut visum dokter Rumah Sakit dokter Wahidin Wirohusodo, Makassar, adiknya menderita kerusakan hati dan ginjal. Di samping itu terdapat pembengkakan dan penggumpalan darah di kepala akibat benturan benda keras.

Kejanggalan itulah yang membuat Nurdin berani mengkonfirmasikan keadaan adiknya pada pihak kampus. Maklumlah, dia menduga semua luka Wirawan menandakan kekejian yang parah. Anehnya, jawaban STPDN benar-benar membuat diri Nurdin kecewa dan marah. STPDN mengaku tak tahu menahu dan tidak bertanggung jawab akan hal itu. Apa boleh buat, Nurdin sekeluarga cuma bisa pasrah dan diam.

Kisah duka keluarga Muslim, Muhamad Nursan, dan Nurdin, pun dirasakan belasan keluarga praja lain. Misalnya, keluarga Nunu Karsa Nugraha, praja muda kontingen Jawa Barat, Jurinata, praja muda kontingen Kalimantan Tengah, dan keluarga Ario Panggidae, kontingen Nusatenggara Timur. Selain mereka masih ada Nazni Trio M.K, kontingen Pekanbaru, Arie Aditya, praja muda angkatan 1996, Iyan Sutaryana, praja muda angkatan 1990, Ferli Perencanatulus, praja angkatan 2001 asal Palangkaraya, Irvan Roem, angkatan 1997, Tasman Hidayat, angkatan 2000 asal Bengkulu, dan Ramli Sahara, angkatan X asal Tidore. Toh, deret panjang yang muram itu tak sampai membuat STPDN tergerak untuk berubah. Sekolah tinggi plat merah ini, kala itu, tetap dingin dan terkesan arogan seperti batu cadas.

Dan tragedi kematian Wahyu Hidayat seakan menjadi kunci kotak pandora di STPDN. Setelah SCTV menayangkan program eksklusif "Siksaan di Balik Tembok STPDN" [baca: Tradisi "Shaolin" di Jatinangor], satu per satu masalah pun terkuak. Perlahan tapi pasti, masyarakat makin jelas kekerasan fisik memang berlangsung di kampus tersebut. Masyarakat kian tahu bahwa dendam telah mengakar dari angkatan demi angkatan di sekolah yang mengklaim sebagai pencetak abdi rakyat itu.

Kematian Wahyu memang menjadi titik balik keperkasaan STPDN. Keluarga yang anaknya pernah disiksa di STPDN mulai berani membuka suara. Mereka berteriak keras agar polisi mengusut semua kekerasan yang selama ini terjadi di sana, terutama kamatian Wahyu. Semua ini memaksa polisi bertindak sigap. Setelah memeriksa detail demi detail secara intensif, Kepolisian Resor Sumedang, Jabar, sudah menetapkan 18 tersangka dalam kasus kematian Wahyu. Kini, Polres Sumedang tinggal melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) sebelum akhirnya kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan.

Untuk melengkapi BAP, Polres Sumedang sudah menggelar reka ulang kematian Wahyu. Dari rekonstruksi diketahui bahwa Wahyu sedikitnya menerima 12 kali pukulan dari para senior. Pukulan terakhir yang dilayangkan ke arah perut membuat pemuda ini terpental hingga dia terjatuh dengan membentur tembok. Wahyu mengembuskan napas ketika ambulans yang membawanya belum sampai Rumah Sakit Al-Islam Bandung [baca: Rekonstruksi Kematian Wahyu Hidayat Digelar].


Segala duka itu tak bisa dimungkiri membuat nama baik STPDN tercoreng. Dibentuk dengan visi mulia, sekolah ini semula dikenal dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). APDN berdiri di Malang, Jawa Timur, 1 Maret 1956, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah di daerah. Sejak 1965, satu demi satu menjamur APDN di berbagai provinsi. Sampai 1970 tercatat 20 APDN di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh sampai Jayapura. Sampai 1991, akademi ini sudah menelurkan 27.910 pamong praja.

Berangkat untuk menyeragamkan pola pendidikan APDN, keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38/1988 tentang pembentukan APDN yang bersifat nasional dan dipusatkan di Jatinangor. Ini diperkuat terbitnya Keputusan Presiden Nomor 42/1992 tentang perubahan APDN menjadi STPDN. Nah, menurut beberapa alumnus, mulai dari sinilah benih-benih kekerasan terjadi di kampus mereka. Bahkan dari hari ke hari kekerasan fisik ala militer makin nyata. Itulah sebabnya, kampus mereka menjadi eksklusif dan tak bisa dikunjungi sembarang orang.

Mata masyarakat sudah terbuka dan kekerasan fisik tak bisa lagi ditutup-tutupi di kampus tersebut. Kecaman datang silih berganti. Suara paling banyak adalah yang menginginkan lembaga itu bubar. Bahkan Komisi VI DPR sudah melayangkan permintaan resmi kepada pemerintah untuk melikuidasi STPDN. Pertimbangannya, institusi ini telah menghabiskan dana besar dan bertentangan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Soalnya, 40 persen biaya STPDN diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 60 persennya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta kabupaten. Pendeknya semua kebutuhan STPDN ditanggung negara, yang duitnya adalah duit rakyat dari pajak.

Menyikapi desakan tersebut, Depdagri bergerak cepat. Departemen ini sudah mengirim tim khusus dan mengambil alih kepemimpinan di STPDN [baca: Besok, Sekjen Depdagri Mengambil Alih Pengelolaan STPDN]. Sempat terbetik kabar, STPDN segera dilebur ke Institut Ilmu Pemerintahan. Bagaimanakah akhirnya nasib STPDN? Apa pun langkah yang akan diambil pemerintah, satu hal yang pasti, masyarakat sebenarnya tak menginginkan kekerasan bertebaran. Apalagi bila itu terjadi di sebuah institusi pendidikan yang niatnya melahirkan para pemimpin bangsa berkualitas. Apa mau muncul "Wahyu Hidayat-Wahyu Hidayat" lain?(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)