Baru merasakan kursi Kepala UPT Rusun Wilayah I (Marunda), Jati Waluyo sudah harus mencicipi posisi lain. Jati merupakan satu di antara 13 pejabat eselon III yang dirotasi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kini pria yang baru dilantik 30 Januari lalu itu menduduki kursi Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur.
Jati baru menjabat Kepala Rusun Marunda hanya sekitar 5 bulan. Pemindahan Jati pun mendapatkan respons dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, posisi baru yang dipilihkan Jokowi ini lebih sesuai untuk Jati. "Sudah bagus," kata mantan Bupati Belitung Timur itu di Balaikota, Jakarta, Rabu (10/7/2013). "Dia lebih cocok di tata air kan."
Soal perkara rusun Marunda, Ahok pernah kesal dibuatnya. Ahok kesal dengan kinerja para staf pengelola Rusun Marunda yang dinilainya buruk. Untuk mengurus Surat Perjanjian Tinggal, warga harus bolak-balik ke Kantor Dinas Perumahan. Padahal menurut Ahok, masalah seperti seperti itu cukup dilakukan di rusun.
"Kesel. Marunda lagi tuh. Apa salahnya sih orang Dinas Perumahan bawa surat perjanjian ke rusun?" cetus Ahok 13 Juni lalu.
"Makanya saya bilang pindahin saja semua staf di sana itu. Pindahin jadi Satpol PP kek, pemadam kebakaran kek. Nah, ini masalah lagi nanti. Kalau jadi pengurus kuburan bisa mempersulit orang mati lagi nanti," pungkas Ahok. (Ndy/Ism)
Jati baru menjabat Kepala Rusun Marunda hanya sekitar 5 bulan. Pemindahan Jati pun mendapatkan respons dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, posisi baru yang dipilihkan Jokowi ini lebih sesuai untuk Jati. "Sudah bagus," kata mantan Bupati Belitung Timur itu di Balaikota, Jakarta, Rabu (10/7/2013). "Dia lebih cocok di tata air kan."
Soal perkara rusun Marunda, Ahok pernah kesal dibuatnya. Ahok kesal dengan kinerja para staf pengelola Rusun Marunda yang dinilainya buruk. Untuk mengurus Surat Perjanjian Tinggal, warga harus bolak-balik ke Kantor Dinas Perumahan. Padahal menurut Ahok, masalah seperti seperti itu cukup dilakukan di rusun.
"Kesel. Marunda lagi tuh. Apa salahnya sih orang Dinas Perumahan bawa surat perjanjian ke rusun?" cetus Ahok 13 Juni lalu.
"Makanya saya bilang pindahin saja semua staf di sana itu. Pindahin jadi Satpol PP kek, pemadam kebakaran kek. Nah, ini masalah lagi nanti. Kalau jadi pengurus kuburan bisa mempersulit orang mati lagi nanti," pungkas Ahok. (Ndy/Ism)