KNPI Meminta Pemerintah Tak Gegabah Menelurkan Kebijakan

Liputan6.com, Jayapura: Pemerintah diminta tak membuat berbagai kebijakan yang justru akan memecah belah keutuhan bangsa. Apalagi, bila kebijakan tersebut, diberlakukan di daerah yang rawan terhadap disintegrasi. Demikian diutarakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Idrus Marham, dalam dialog soal Kebangsaan di Jayapura yang digelar di Jayapura, Papua, baru-baru ini. Dialog diikuti lebih dari 100 pengurus DPP KNPI.

Idrus mengatakan, dua daerah yang kini paling rawan terhadap disintegrasi adalah Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. Khusus untuk Papua, ancaman perpecahan lebih disebabkan karena tak efektifnya manajemen pemerintah. Masalah pemekaran Papua, misalnya [baca: Peresmian Pemekaran Papua Diwarnai Kericuhan]. Menurut Idrus, persoalan tadi mengundang pro dan kontra karena pemerintah tak konsisten dan cenderung menjanjikan angin surga kemerdekaan buat Papua. Padahal seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan atas pertimbangan rasional objektif.

Mencermati ancaman disintegrasi baik di Papua maupun Aceh, Idrus dan KNPI meminta pemerintah mengkaji ulang berbagai kebijakan berkaitan dengan daerah dan pemekaran. Karena itu, menurut Idrus, selanjutnya KNPI akan menggelar dialog serupa di Serambi Mekah.(ICH/Ruba`i Kadir)