Rapat Perbatasan Wilayah NKRI, Banyak Menteri Mangkir

Kementerian Dalam Negeri selaku kordinator Rapat Kerja V Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengundang sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pejabat tinggi negara lainya untuk membahas terkait pengelolaan kawasan perbatasan NKRI, Kamis (18/7/2013).

Namun hampir seluruh menteri terkait tidak hadir rapat bertema 'Dengan Membuka Keterisolasian Kawasan Perbatasan, Kita Wujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam Kerangka NKRI Ini'. Staf ahli atau pejabat eselon I mewakili para pejabat tinggi yang tidak hadir tersebut.

Para menteri yang tidak hadir, yakni Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menlu Marty Natalegawa, Menkumham Amir Syamsuddin, dan Menkeu Agus Martowardojo.

Tak hanya menteri, pejabat tinggi negara lain yang tidak hadir antara lain Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman. Bahkan, beberapa gubernur dari 12 provinsi kawasan perbatasan yang diundang juga sebagian besar tak hadir. Mereka diwakili oleh pejabat utusan.

Beberapa menteri yang hadir hanya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Staf Humas Kemendagri mengaku tidak tahu alasan ketidakhadiran mereka. Perempuan ini hanya menyodorkan buku absensi yang berisi sejumlah pejabat yang hadir.

"Nggak tahu alasannya. Mereka pada diwakili," ujar perempuan berbaju batik itu yang tak disebutkan namanya itu.

Gamawan mengatakan, ada 2 inti pembahasan dalam rapat terbuka yang berlangsung di Hotel Borobudur ini, yakni peningkatan efektivitas pengelolaan wilayah perbatasan negara dan kedua akselerasi pengelolaan perbatasan negara dari seluruh stakeholder terkait.

"Ada 2 poin dari raker kali ini. Pertama meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah perbatasan. Kedua untuk akselerasi pengeolaan perbatasan negara dari seluruh stakeholder terkait," ujar Gamawan dalam sambutan pembukaannya.

Gamawan berharap, pertemuan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB ini menjadi pendorong wilayah pusat dan daerah untuk lebih fokus dalam pengelolaan batas wilayah negara NKRI. (Riz/Sss)