Asosiasi PKL: Kalau Mau Usir PKL, Usir Dulu Jokowi-Ahok

Ketua Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) DKI Jakarta Hoiza Siregar menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan memenjarakan pedagang kaki lima (PKL) yang 'ngeyel' atau menolak ditertibkan.

Menurut Hoiza, Ahok tergesa-gesa dengan rencana mempidanakan PKL tersebut. Seharusnya, orang nomor 2 di DKI itu memberlakukan hal tersebut terhadap PNS Pemprov DKI terlebih dulu. Bahwa PNS tidak ber-KTP DKI atau tidak berdomisili di DKI tidak boleh tinggal di Jakarta. Seperti halnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang berasal dari Solo dan Ahok sendiri merupakan orang Belitung.

"Nggak ada yang ngeyel. Itu tergesa-tergesa. Pidanakan dulu mereka PNS DKI yang tidak berdomisili DKI. Seperti Jokowi-Ahok. Kalau mau usir PKL, usir mereka dulu. Beri contoh teladan. Atau artis, pejabat yang nggak KTP DKI tapi leluasa korupsi, itu dipidanakan. Baru warga kecil," ujar Hoiza, Minggu (21/7/2013).

Hoiza menyebutkan, semua warga negara berhak tinggal dimana pun karena menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 27, menyebutkan setiap warga negara Indonesia berhak secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Serta pasal 34 yang mengatakan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

"Dasarnya apa? Apakah sudah ada hukum pidana? Menurut UU nomor 39 tahun 1999 warga negara berhak tinggal dimana pun. Apakah itu presiden, menteri, gubernur, kepala daerah berhak mengusir warga yang tidak memiliki KTP? Usulan dari mana? Bukan berarti tidak punya KTP DKI, main diusir aja. Kenapa repot, apalagi sampai melaporkan ke polisi," kata Hoiza.

Ahok sebelumnya menegaskan, Pemprov DKI akan tetap menertibkan pedagang kaki lima (PKL), terutama yang berada di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan, Ahok mengancam akan memenjarakan PKL yang membandel alias menolak direlokasi.

"Kami akan tertibkan gimana pun caranya. Sekarang kami kan persuasif, sudah sosialisasi terus. Kalau ngeyel ya kami penjarakan," ujar Ahok di Balaikota Jakarta. (Ali/Yus)