Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, mengaku tidak terpengaruh dengan adanya tudingan dari Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebutkan dana blusukan yang mencapai Rp 26,6 miliar per tahun merupakan bentuk pemborosan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, data itu hanya hitungan politis saja.
"Itu data apa? Wong itu kan itung-itungan politik saja," Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin, (22/7/2013).
Ia juga mengatakan, sampai kapan pun dirinya akan tetap melakukan blusukan, walaupun banyak pihak yang berusaha menjegal. "Ya tetaplah blusukan, sepanjang masih punya kaki, tetap blusukan," tegasnya.
Menurut Jokowi, apa yang dilakukan oleh Fitra salah kaprah, sebab selama ini blusukan yang dilakukannya tidaklah menggunakan anggaran operasional tersebut. Ia pun mengakui kebenaran dana Rp 26,6 miliar tersebut, namun tidak diperuntukkan mendanai kegiatan blusukannya selama ini.
"Itu dana taktis, dana operasional yang digunakan untuk koordinasi masalah-masalah sosial, masalah keamanan, kebakaran. Kita bantu pakai uang itu. Dana taktis untuk konsumsi aparat, itu dari mana? Kalau dana blusukan ya ndak ada," kata dia.
"Lagi pula, itu kan belum tentu dipakai semuanya. Separoh saja nggak. Kalau ada masalah-masalah kebakaran, gesekan, hal bersifat keamanan," lanjutnya.
Jokowi pun meminta kepada Fitra sebelum membuat pernyataan mengenai dana blusukan tersebut, agar terlebih dahulu membaca poster anggaran yang telah terpajang di kantor-kantor RW, kelurahan sampai wali kota.
"Mestinya mereka baca itu dulu, kalau nggak ngerti konfirmasi dulu, tanya dulu sehingga tidak langsung membuat anggapan sendiri, repot nanti, kita kan sudah terbuka sekali. Kalau ada sesuatu anggaran, tanyakanlah ke BPKD lebih baik, supaya tidak timbul isu-isu," ujarnya. (Ado/Mut)
"Itu data apa? Wong itu kan itung-itungan politik saja," Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin, (22/7/2013).
Ia juga mengatakan, sampai kapan pun dirinya akan tetap melakukan blusukan, walaupun banyak pihak yang berusaha menjegal. "Ya tetaplah blusukan, sepanjang masih punya kaki, tetap blusukan," tegasnya.
Menurut Jokowi, apa yang dilakukan oleh Fitra salah kaprah, sebab selama ini blusukan yang dilakukannya tidaklah menggunakan anggaran operasional tersebut. Ia pun mengakui kebenaran dana Rp 26,6 miliar tersebut, namun tidak diperuntukkan mendanai kegiatan blusukannya selama ini.
"Itu dana taktis, dana operasional yang digunakan untuk koordinasi masalah-masalah sosial, masalah keamanan, kebakaran. Kita bantu pakai uang itu. Dana taktis untuk konsumsi aparat, itu dari mana? Kalau dana blusukan ya ndak ada," kata dia.
"Lagi pula, itu kan belum tentu dipakai semuanya. Separoh saja nggak. Kalau ada masalah-masalah kebakaran, gesekan, hal bersifat keamanan," lanjutnya.
Jokowi pun meminta kepada Fitra sebelum membuat pernyataan mengenai dana blusukan tersebut, agar terlebih dahulu membaca poster anggaran yang telah terpajang di kantor-kantor RW, kelurahan sampai wali kota.
"Mestinya mereka baca itu dulu, kalau nggak ngerti konfirmasi dulu, tanya dulu sehingga tidak langsung membuat anggapan sendiri, repot nanti, kita kan sudah terbuka sekali. Kalau ada sesuatu anggaran, tanyakanlah ke BPKD lebih baik, supaya tidak timbul isu-isu," ujarnya. (Ado/Mut)