Ditanya Sengketa Blok A Tanah Abang, Menteri Djan Faridz `Kabur`

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota DKI Jakarta, Senin, (22/7/2013). Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana pembangunan Rusun Pasar Rumput dan Rusun Pasar Minggu bagi warga bantaran Kali Ciliwung.

Namun, tak diketahui apakah keduanya juga membahas mengenai sengketa pengeloaan pasar Blok A Tanah Abang antara PD Pasar Jaya dan PT Primanaya Djan Internasional yang saat ini masih berlanjut hingga banding. Djan yang juga pemilik PT Primanaya Djan Internasional enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait hal tersebut.

"Jangan saya, tidak, tidak, jangan saya yang ditanya," ujar Djan sambil mengambil langkah seribu masuk ke dalam mobil dinasnya, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi-Ahok.

Ia pun melempar agar pertanyaan tersebut dijawab oleh Jokowi. "Tanya Pak Gubernur saja yah," ujarnya singkat sambil masuk ke mobilnya dan langsung pergi berlalu.

Ketika dikonfirmasi kepada Jokowi, apakah dalam pertemuan tersebut juga membahas sengketa Pasar Tanah Abang, Jokowi buru-buru menyangkalnya. Ia menegaskan, pembicaraan dengan Djan hanya terkait, pembangunan Rusun bagi warga bantara Ciliwung di 2 lokasi.

"Ndak kok, wong cuma masalah pembangunan Rusunawa Pasar Rumput sama Pasar Minggu kok," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan kasus sengketa pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah rampung. Dia pun berharap pengadilan pada akhirnya memutuskan pengelolaan pasar tersebut diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Sudah, dalam proses semuanya. Hampir 99 persen, tapi saya belum mau ngomong kalau belum (100 persen) rampung. Kita usahakan untuk kembali jadi milik kita," ujar Jokowi Jumat 12 Juli lalu.

Namun, Jokowi tidak menjelaskan secara rinci langkah yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta, untuk dapat mengambil alih pengelolaan Blok A Tanah Abang. "Ya, entah diambil alih, entah diserahkan, pokoknya kembali ke kita. Kalau kita banding, artinya kan kita merebut. Tapi kan kalau bisa diserahkan oleh PT Prima itu. Tapi banding pun nggak apa-apa," jelas Jokowi. (Mut)